DPRD minta pemprov Sumbar serius alokasikan anggaran untuk KPID

Padang, (Antaranews Sumbar) - DPRD Sumbar mengingatkan pemerintah setempat memasukan anggaran bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) setempat ke APBD setiap tahun.

"Komisi I terus mengupayakan agar anggaran KPID Sumbar bisa dianggarkan setiap tahunnya," kata anggota Komisi I M. Nurnas di Padang, Senin.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat rapat KPID Sumbar dengan Komisi I DPRD setempat.

Menurut dia keberadaan KPID sangat penting dalam mengawasi penyiaran di daerah, selain diwajibkan dalam UU.

"Kami berharap KPID Sumbar terus membangun komunikasi dengan komisi I DPRD, dan melibatkan komisi I dalam menyelenggarakan kegiatan," pintanya.

Komisi I menilai Pemprov Sumbar selama ini tidak serius dalam penganggaran terhadap lembaga tersebut. Hal ini terlihat dari hilangnya anggaran KPID dalam APBD Sumbar 2018, ujarnya.

Nurnas berharap, KPID Sumbar membuat rencana strategis program kerja tahun 2019, sehingga dapat dibaca oleh Kepala Daerah dan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran.

Sementara Ketua KPID Sumbar Afriendi menyampaikan pada tahun 2018, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp2 miliar ke Pemprov Sumbar.

Meski anggaran belum cair, sebutnya pihaknya berkomitmen KPID terus berjalan. Sejak dilantik Gubernur Sumbar 24 Agustus 2018, para komisioner dan tenaga pemantau telah beraktivitas mengawasi penyiaran.

Dalam kesempatan itu, KPID Sumbar masa jabatan 2018-2021, menyampaikan program kerja 2018 ke Komisi I DPRD Sumbar.

Afriendi menyampaikan visi dan misi KPID Sumbar ke depan diantaranya membangun sinergitas dengan stakeholder penyiaran, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan penyiaran.

Rapat KPID Sumbar dengan Komisi I, juga dihadiri Ketua Komisi I Afrizal, dan Sekretaris Komisi I Endarmy. (*)