Duh, blank spot internet di Sumbar juga ada di ibu kota provinsi

id internet

Perangkat keras internet ( parabola VSAT) bantuan BP3TI Kemkominfo Republik Indonesia tidak berfungsi maksimal yang dipasang di SMKN 1 Kepulauan Mentawai, Saureinu, Sipora Selatan, Kab. Mentawai, Sumatera Barat, Selasa (3/4). Para guru dan murid mengeluh laporan data sekolah ke tingkat Dinas Provinsi mau pun ke Kemendikbud sering terlambat karena parabola VSAT (internet) tersebut tidak berfungsi maksimal terutama tidak tersedianya arus listrik. ANTARA SUMBAR/Patris Sanene/Maril/18

Padang, (Antaranews Sumbar) - Daerah tanpa sinyal internet atau blank spot di Sumatera Barat tidak hanya pada tiga kabupaten yang menyandang status tertinggal, terdepan dan terluar (3T) tetapi juga ada di daerah perkotaan, kata pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika setempat, Widya Prima Hatta.

"Bahkan untuk Kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi masih ada beberapa titik pada dua kecamatan yang masih tidak memiliki sinyal yaitu Lubuk Kilangan dan Pauh," kata Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK dan Penyelenggaraan e-Goverment itu di Padang, Kamis.

Data terakhir Diskominfo Sumbar hingga saat ini masih terdapat 94 kecamatan dan 251 nagari yang masih belum tersentuh sinyal internet. Sebagian besar di daerah 3T, namun ada juga daerah non 3T.

Hal itu menjadi kendala bagi daerah, salah satunya dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang diwacanakan sudah 100 persen pada 2019.

"Target itu sulit tercapai dengan kondisi saat ini," ujarnya.

Salah satu solusi yang ada saat ini menurut dia adalah layanan mobil internet yang bisa dimanfaatkan untuk daerah blank spot. Namun armada yang ada di Sumbar saat ini baru satu unit.

Ia berharap program pembangunan Base Transceiver Station (BTS) melalui program BTS Universal Service Obligation (USO) yang dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) bisa menyasar daerah non 3T.

"Ini untuk memerdekakan daerah dari keterbatasan sinyal internet," katanya.

Direktur Keuangan BAKTI, Ahmad Juhari menyebutkan program yang mereka kerjakan saat ini memang lebih difokuskan untuk menyasar daerah 3T dengan target 5.000 unit BTS hingga akhir 2019.

Meski demikian pihaknya juga terbuka pada masukan dari pemerintah daerah maupun komisi I DPR RI sebagai mitra kerja.

"Usulan itu tentu akan menjadi catatan bagi kami," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Fikarno menyebutkan gambaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah harus menjadi salah satu perhatian bagi BAKTI karena tujuannya sama yaitu indonesia merdeka sinyal internet 2020.

"Kami mendukung penyediaan akses internet oleh BAKTI untuk daerah non 3T jika itu memang kebutuhan masyarakat," ujarnya.*
Pewarta :
Editor: Miko Elfisha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar