Bakti Optimis tahun 2020 Indonesia bebas blank spot internet

id bakti

Direktur Keuangan BAKTI, Ahmad Juhari menerima cinderamata dari Ketua Panitia Kerja Komisi I DPR RI yang melakukan peninjauan di daerah, Dave Fikarno, Kamis (6/9). (ANTARASUMBAR/Miko Elfisha)

Padang, (Antaranews Sumbar) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) optimis Indonesia merdeka sinyal atau terbebas dari blank spot pada 2020 dengan pembangunan infrastruktur pendukung melalui program BTS Universal Service Obligation (USO).

"Yang banyak blank spot itu adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), karena itu program ini fokus ke situ," kata Direktur Keuangan BAKTI, Ahmad Juhari saat kunjungan Panitia Kerja Komisi I DPR RI di Balai Latihan Kerja (BLK) Padang, Kamis.

Pemenuhan jaringan itu dengan mendirikan Base Transceiver Station (BTS) dengan target 5.000 unit hingga akhir 2019. Target itu cukup tinggi karena data pada akhir 2017 realisasi program itu masih pada angka 663 unit.

Namun pada Juni 2018, progres pembangunan bertambah cukup signifikan menjadi 2.717 meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan dan Papua.

Ahmad menyebutkan BTS untuk daerah 3T tersebut dibangun pada beberapa titik penting diantaranya sekolah, lembaga pendidikan, Balai Latihan Kerja (BLK), instansi kesehatan, instansi pemerintah serta pelabuhan.

"Sekolah dan lembaga pendidikan memang menjadi fokus utama untuk meningkatkan literasi siswa dan mendukung kegiatan belajar berbasis komputer," ujarnya.

Akses internet itu juga tidak bersifat ekslusif dan bisa dibagikan pada masyarakat yang berada di sekitar titik pembangunan BTS agar akses informasi makin luas.

Sementara untuk penyediaan akses internet di daerah non 3T, BAKTI bekerjasama dengan operator penyedia jasa komunikasi data, internet yaitu lintasarta.

Ketua Panitia Kerja Komisi I DPR RI Dave Fikarno mengatakan kunjungan kerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat layanan akses internet yang diberikan pemerintah serta menyerap aspirasi, keluhan serta kendala di lapangan.

"Kemen Kominfo merupakan mitra kerja dari Komisi I DPR RI karena itu kita turun ke lapangan untuk pengawasan program penyediaan akses internet oleh BAKTI ini," katanya.

Ia mengakui layanan internet untuk sejumlah fasilitas seperti di BLK Padang sudah cukup memberikan manfaat terutama bagi peserta pelatihan.

Ia mendorong program itu berjalan sesuai target karena data hingga 2017 baru 600 an BTS yabng terbangun dari target 5000 BTS.

Sementara Kepala BLK Padang, Syamsi Hari mengaku terbantu dengan bantuan internet dari BKTI tersebut. Sebanyak 290 peserta pelatihan tiap tiga bulan mendapatkan kemudahan dalam mengakses internet.

"Bagi instruktur dan peserta sangat bermanfaat. Hanya saja jika dipakai secara berbarengan kecepatan internetnya turun drastis," katanya.

Ia berharap hal itu bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah dan DPR RI.*
Pewarta :
Editor: Miko Elfisha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar