Padang, (Antaranews Sumbar) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumatera Barat segera menyiapkan kepengurusan Komite Advokasi Nasional dan Daerah Anti Korupsi untuk mendampingi perusahaan dalam hal pencegahan korupsi.
"Setelah sosialisasi oleh KPK RI Kamis (30/8), kami segera siapkan kepengurusan komite ini," kata Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh di Padang, Jumat.
Komite Advokasi Nasional dan Daerah Anti Korupsi itu akan menjadi wadah bagi pemerintah sebagai regulator dengan perusahaan untuk berdialog membahas isu strategis terkait upaya pencegahan korupsi.
Hal itu dalam rangka meningkatkan integritas perusahaan agar tidak terjebak melakukan tindakan berimplikasi korupsi seperti suap dan gratifikasi.
Struktur pengurus Komite Advokasi Nasional dan Daerah Anti Korupsi itu akan diisi oleh pelaku usaha dan pihak terkait yang berkompeten agar benar-benar bisa berjalan maksimal.
Kepala Inspektorat Sumbar Mardi mengatakan pembentukan pengurus Komite Advokasi Nasional dan Daerah Anti Korupsi akan diserahkan pada Kadin setempat dengan mengakomodasi regulator, asosiasi bisnis, kamar dagang, akademisi dan LSM.
Diharapkan komunikasi yang baik bisa terjalin antara perusahaan dengan pemerintah dalam kerangka pencegahan korupsi.
Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Sujanarko mengatakan KAD Sumbar akan menjadi yang ke-26 di Indonesia.
Sebelum ini telah dibentuk 25 KAD di 25 provinsi dan lima Komite Advokasi Nasional dan Daerah Anti Korupsiberbagai bidang di tingkat pusat.
Komite ini dapat membentuk sub komite dengan subjek dan rencana aksi yang dibahas.
Sub komite itu bisa mengundang berbagai pihak untuk lebih memantapkan pemahaman tentang pencegahan korupsi.
"Kami berharap Komite Advokasi Nasional dan Daerah Anti Korupsi ini bisa menekan angka korupsi sektor swasta di Indonesia," katanya. (*)
Kadin siapkan pengurus komite advokasi daerah dampingi perusahaan cegah korupsi
Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh. (Antara Sumbar/dokumen pribadi)
