Istana bantah Jokowi undang konglomerat muda terkait pilpres

id Pertemuan Jokowi-Pengusaha Muda,Kadin,Istana

Istana bantah Jokowi undang konglomerat muda terkait pilpres

Staf Khusus Presiden Erani Yustika. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/13.)

Mereka dari sisi positif ya, apresiasi pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Cipali menurut mereka mangkrak 6-7 tahun, tetapi bisa dieksekusi, ada beberapa tol lain. Kemudian logistik menjadi murah, kemudian isu keadilan di beberapa tempat, daya s
Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Istana membantah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para pengusaha muda atau generasi kedua dari para konglomerat besar di Indonesia pada Senin (27/8) terkait Pilpres 2019.

"Kalau Presiden itu niatnya untuk kepentingan di luar ekonomi, politik, mungkin forumnya nggak akan terbuka seperti kemarin itu. Yang semacam itu tertutup saja, nggak mungkin publik tahu," kata Staf Khusus Presiden Erani Yustika di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Selain itu, kata Erani, dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka itu sepanjang 2 jam pertemuan justru Presiden disebutkan lebih banyak mendengarkan berbagai hal yang disampaikan para pengusaha muda.

Erani juga membantah Presiden telah mengundang para pengusaha muda yang tergabung dalam Kadin tersebut.

"Bukan undang. Audiensi sebetulnya. Mereka meminta audiensi lama," katanya.

Ia menegaskan bahwa Presiden tidak memilih siapa saja yang ketika itu hadir karena justru dari Kadin yang memilih para pengusaha muda tersebut.

"Jadi itu keputusan Ketua Kadin. Mereka memilih mereka tadi karena mereka aktif untuk menggerakkan Kadin. Bukan Presiden yang meminta. Makanya yang disampaikan Kadin generasi kedua, ketiga. Mereka yang gerakkan Kadin," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Erani yang turut serta mendampingi Presiden, para pengusaha muda menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah dan perkembangan ekonomi.

"Mereka dari sisi positif ya, apresiasi pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Cipali menurut mereka mangkrak 6-7 tahun, tetapi bisa dieksekusi, ada beberapa tol lain. Kemudian logistik menjadi murah, kemudian isu keadilan di beberapa tempat, daya saing ekonomi yang nggak percaya masuk 40 besar ease of doing business, sekarang peringkat 36," tuturnya.

Mereka juga mengharapkan pembangunan SDM serta dukungan pada industri jasa digital.

"Nah itu infrastuktur digital ada kemajuan, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah," katanya. (*)