Padang, (Antaranews Sumbar) - Sebesar 22,38 persen masyarakat Sumatera Barat masih belum terakses sanitasi yang layak, khususnya tidak buang air besar sembarangan, sehingga perlu dipercepat untuk memenuhi target nasional pada 2019 di angka 100 persen.
"Merujuk pada data aplikasi dalam jaringan yaitu STBM Smart (inisiasi Kemenkes RI), masyarakat Sumbar yang belum mengakses sanitasi 22,38 persen, angka itu sekitar satu juta orang dari jumlah penduduk Sumbar," kata Wash Advisor Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV), Bambang Pujiatmoko, usai menggelar lokakarya Orientasi Media tentang Sanitasi, di Padang, Selasa.
Ia mengatakan perlu peran seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan sanitasi yang layak serta menghilangkan praktek buang air besar sembarangan.
Sebelumnya, SNV adalah lembaga non profit dari Belanda yang melaksanakan sejumlah program meliputi sektor pertanian, energi terbarukan, air, sanitasi dan kebersihan.
Ia mengatakan poin penting untuk menggenjot angka tersebut dengan mengubah pola pikir masyarakat.
Salah satunya dengan tidak lagi mempraktekkan buang air besar secara sembarangan.
Ia mengatakan setiap rumah warga saat ini harus memilik toilet yang dilengkapi tangki septik, sehingga limbah tidak dialirkan ke sungai.
"Masyarakat perlu menyadari bahwa sanitasi yang buruk bisa menjadi penyebab tidak langsung penyakit stunting serta diare," jelasnya.
Masih rendahnya kesadaran masyarakat serta komitmen pemerintah daerah, ditenggarai sebagai faktor muwujudkan sanitasi yang baik.
"Pemberitaan media juga penting untuk menyebarluaskan informasi terkait sanitasi," katanya.
Sementara Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumbar Achmad Mardanus, mengatakan pihaknya terus melakukan percepatan hingga tercapai angka 100 persen pada 2019, untuk lingkungan sehat dan air yang layak, serta sanitasi.
Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, ada tiga daerah yang menjadi perhatian karena masih berstatus tertinggal yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, dan Solok Selatan.
"Namun secara umum komitmen seluruh kabupaten dan kota diperlukan, bahkan di Padang saja sebagai kota besar, masih ada warga yang buang air besar di sungai ataupun pantai," katanya.
Ia juga menyebutkan komitmen seluruh kepala daerah juga diperlukan untuk mewujudkan sanitasi yang baik tersebut.
"Bisa dilakukan dengan menjemput anggaran ke pusat untuk membangun infrastruktur sanitasinya," jelasnya.
Pada bagian lain, lokkarya itu diikuti oleh puluhan wartawan media cetak dan elektronik di Padang.
Kegiatan itu diselenggarakan secara bersama oleh SNV, LSM Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang. (*)
22 persen masyarakat Sumbar belum terakses sanitasi layak
Puluhan peserta lokakarya Orientasi Media berfoto bersama di Padang, Sumbar, Rabu (15/8). (ANTARA Sumbar/Fathul Abdi)
