Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Calon Presiden Joko Widodo telah terverifikasi lengkap.
"Saat ini, pelaporan LHKPN atas nama calon Presiden Joko Widodo sudah terverifikasi lengkap. Proses berikutnya adalah pemberitahuan pada pelapor LHKPN dan pengumuman di website KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Febri mengatakan bahwa masyarakat dapat mengakses ikhtisar laporan kekayaan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden di website elkhkpn.kpk.go.id pada bagian e-announcement.
"Terakhir sebagai Presiden, Joko Widodo telah melaporkan kekayaan di tahun pelaporan 2017 dan pengumumannya disahkan pada tanggal 13 Juli 2018 yang juga dapat dilihat di website elhkpn.kpk.go.id," ucap Febri.
Sebelumnya, KPK pada hari Senin (13/8) telah mengumumkan harta kekayaan Calon Presiden Prabowo Subianto.
Total harta kekayaan Ketua Umum Partai Gerindra itu senilai Rp1,952 triliun dengan rincian harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebanyak 10 bidang senilai Rp230,443 miliar dan 8 unit alat transportasi dan mesin senilai Rp1,432 miliar.
Sedangkan, laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno juga telah dinyatakan lengkap dan akan diumumkan di website elhkpn.kpk.go.id dalam dua atau tiga hari ke depan.
Cawapres lainnya, yakni Ma'ruf Amin, Febri menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengaktifkan e-lhkpn dan dalam pengisian laporan atau yang disebut dengan draf laporan.
Adapun dasar hukum pelaporan kekayaan Capres dan Cawapres antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, salah satu syarat untuk mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah tanda terima LHKPN.
Selain itu, juga Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 serta Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaporan, pengumuman, dan pemeriksaan LHPKN. (*)
Berita Terkait
Pengacara sebut KPK tak izinkan dirinya dampingi Syahrul Yasin Limpo
Jumat, 13 Oktober 2023 5:01 Wib
Kuasa hukum: Syahrul Yasin Limpo ditangkap, bukan dijemput paksa
Jumat, 13 Oktober 2023 5:00 Wib
Presiden Jokowi sudah dapat informasi Syahrul Yasin Limpo di Indonesia
Kamis, 5 Oktober 2023 12:14 Wib
Febri Diansyah dan Donal Fariz mundur dari Tim Debat KPU di Sumbar
Kamis, 19 November 2020 20:21 Wib
Febri Diansyah dan Donal Fariz jadi kuasa hukum Sutan Riska di Pilkada Dharmasraya
Jumat, 13 November 2020 20:09 Wib
Febri Diansyah dimata Novel Baswedan
Jumat, 25 September 2020 11:26 Wib
Febri Diansyah mundur sebagai pegawai KPK, belum jelas alasannya
Kamis, 24 September 2020 13:44 Wib
Libatkan peran masyarakat berantas korupsi, KPK adakan Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020
Selasa, 9 Juni 2020 20:32 Wib