Ini penilaian Ombudsman Sumbar terhadap kinerja satgas saber pungli

id saber pungli

Ini penilaian Ombudsman Sumbar terhadap kinerja satgas saber pungli

Pelaksana tugas Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Adel Wahidi (dua dari kiri) menyerahkan hasil kajian tentang efektifitas kinerja kepada Sekretaris I Saber Pungli Sumbar AKBP Noortjahyo (kiri) di Padang, Selasa (14/8). (Antara Sumbar/Ikhwan Wahyudi)

UPP Saber Pungli belum efektif karena  anggaran yang minim dari pemerintah daerah untuk menunjang kinerja UPP Saber Pungli, belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan database yang belum terpusat
Padang, (Antaranews Sumbar) - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menilai kinerja Satgas Saber Pungli pada tiga daerah yang ada di Sumbar belum efektif berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.

"UPP Saber Pungli belum efektif karena anggaran yang minim dari pemerintah daerah untuk menunjang kinerja UPP Saber Pungli, belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan database yang belum terpusat," kata Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Selasa.

Selain itu ia melihat koordinasi antara UPP Saber Pungli di provinsi, kabupaten dan kota dengan lembaga yang memiliki kewenangan yang sama masih sangat minim.

Adel merekomendasikan UPP Saber Pungli melengkapi dan menyempurnakan SOP penindakan dengan melibatkan UPP di daerah membuat database terpusat, koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait untuk meningkatkan efisiensi dalam pemberantasan pungutan liar.

Koordinasi berkala dengan lembaga yang mempunyai kewenangan sama penting dilakukan hingga membuat nota kesepahaman dengan berbagai pihak dalam rangka integrasi laporan/pengaduan masyarakat terkait pungutan liar dan memaksimalkan cara penyampaian laporan masyarakat yang sudah ada, ujarnya.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat berharap hasil kajian tersebut dapat jadi panduan oleh UPP saber pungli agar bisa menjalankan peranannya secara maksimal dan sebagai solusi atas kendala kendala yang di hadapi dalam menjalankan tugas sebagai saber pungli.

Dengan beroperasinya UPP Saber Pungli secara maksimal akan menjawab keluhan dan kegelisahan masyarakat tentang praktik pungli atau permintaan uang yang tidak ada dasar hukum terjadi pada sektor pelayanan publik.

Pada sisi lain Adel menyebutkan jumlah anggaran yang digunakan oleh Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp440.164.000, UPP Polresta Padang Rp146.136.500, dan UPP Kabupaten Pasaman nol anggaran.

Selanjutnya untuk UPP Provinsi Sumatera Barat laporan masuk dari 2016 sampai 2017 sebanyak 55 laporan, baik melalii email, call center, datang langsung, wa/sms dan surat.

Sedangkan UPP Polresta Padang dan UPP Kabupaten Pasaman belum mengadministrasikan laporan atau pengaduan yang masuk dan khusus untuk UPP Polresta Padang ada enam kasus yang sudah ditindaklanjuti.

Ia menyampaikan kerugian yang sudah diselamatkan terkait penanganan laporan oleh UPP Provinisi paling rendah Rp2.000 pada kasus pemungutan uang parkir meter dan nilai paling tinggi Rp88.050.000 dalam kasus meminta uang kepada wali murid.

Sedangkan UPP Polresta Padang nilai paling rendah Rp2.000 dengan kasus pemungutan uang parkir dan nilai paling tinggi adalah Rp51 juta dalam dengan kasus pemotongan uang bantuan BWBP Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Sementara Sekretaris I Saber Pungli UPP Sumbar AKBP Noortjahyo mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan efektivitas kinerja Satgas Saber Pungli.

"Kami akan berkoordinasi untuk membahas prosedur dan langkah yang belum terintegrasi," kata dia.

Ia menyatakan akan menindaklanjuti hasil temuan Ombudsman untuk dilaksanakan. (*)