Lubuk Sikaping, (Antaranews Sumbar) - Sebanyak 270 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pasaman, mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat tahun ini.
Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Di Pasaman, BSPS menyasar sembilan nagari di lima kecamatan. Setiap nagari sebanyak 30 unit.
"Ada sembilan nagari di lima kecamatan penerima bantuan BSPS tahap 1 tahun 2018. Dengan jumlah setiap nagari 30 unit, total 270 unit," kata Kabid Kebersihan dan Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan Hidup dan PRKP, Budi Cendekia Putra, saat dihubungi, Selasa.
Adapun sembilan nagari penerima program BSPS ini, meliputi Nagari Koto Kaciak Barat dan Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Nagari Sundatar, Kecamatan Lubuksikaping, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti.
Berikutnya, empat nagari di Kecamatan Padanggelugur, yakni Nagari Bahagia Padanggelugur, Nagari Padang Gelugur, Nagari Sitombol dan Nagari Sontang Cubadak, serta Nagari Tanjung Betung di Rao Selatan.
Koordinator Fasilitator Program BSPS Kabupaten Pasaman, Adek Jumailis mengatakan, bantuan itu bertujuan sebagai stimulan kepada masyarakat untuk perbaikan rumah secara swadaya. Anggaran untuk satu unit rumah sebesar Rp15 juta.
"Dananya cukup besar. Penerima bantuan akan mendapatkan dana sebesar Rp15 juta," katanya.
Adek menjelaskan, bahwa dana BSPS sebesar Rp15 juta per unit rumah itu tidak diserahkan bulat-bulat kepada mereka, para penerima bantuan melainkan melalui transfer rekening.
"Tidak bulat-bulat. Dana Rp15 juta itu dibagi, Rp 12,5 juta untuk belanja bahan dan Rp 2,5 juta untuk upah pekerja. Saat ini warga penerima manfaat sedang melakukan pembukaan rekening," ujarnya.
Dana yang diterima umumnya digunakan untuk perbaikan dinding rumah yang semula bilik papan menjadi batu bata dan perbaikan atap yang rapuh sehingga rawan untuk roboh serta lantai rumah yang masih tanah.
Salah seorang warga penerima BSPS di Nagari Sitombol, Helmi (43) Padanggelugur, mengaku terbantu dengan adanya program BSPS dari pemerintah pusat. Dengan adanya program itu, ia berharap rumahnya yang masih semi permanen itu menjadi lebih baik.
"Rumah saya masih berdindingkan papan. Papannya sudah pada bolong dan terpaksa ditutup terpal. Atap pun demikian, mulai berbocoran. Dengan program ini saya mendambakan rumah yang layak huni," katanya. *
Berita Terkait
Solok Selatan bertekad jadi kota layak anak
Rabu, 28 Februari 2024 12:12 Wib
LKKS Pariaman telah renovasi puluhan rumah tidak layak huni
Rabu, 21 Februari 2024 16:14 Wib
Dianggap tidak layak, anggota KPPS Luhak Nan Duo Pasaman Barat pertanyakan porsi makan bimtek
Selasa, 30 Januari 2024 19:20 Wib
BI Sumbar siapkan Rp4,01 triliun hadapi tiga agenda besar
Jumat, 19 Januari 2024 14:16 Wib
DPMPPA Solok gelar pelatihan konvensi hak anak menuju kota layak anak
Jumat, 8 Desember 2023 18:27 Wib
Disperkim Solok tuntaskan pengerjaan bantuan rumah tak layak huni
Senin, 4 Desember 2023 18:37 Wib
Satgas TMMD/N ke-118 rampungkan renovasi rumah tidak layak huni
Sabtu, 7 Oktober 2023 18:11 Wib
Solok Selatan bentuk Forum Anak sebagai pelopor Perlindungan Anak
Jumat, 29 September 2023 14:49 Wib