Bupati Padang Pariaman laporkan dugaan pencemaran nama baik

id Ali Mukhni

Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni (tengah) keluar dari Kantor Polres setempat usai membuat laporanĀ  terkait tulisan pengguna akun sosial media, Ikhlas Darma Murya yang menurutnya merupakan pencemaran nama baik, di Parit Malintang, Selasa (31/7). (ANTARA SUMBAR/Aadiaat M. S)

Parit Malintang, (Antaranews Sumbar) - Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, Ali Mukhni melaporkan salah seorang pengguna akun media sosial facebook atas nama Ikhlas Darma Murya terkait tulisan atau postingannya yang diduga mencemarkan nama baik pelapor yang ditayangkan pada 25 Juli 2018.

"Bupati Padang Pariaman sebagai pelapor telah melaporkan Ikhlas Darma Murya sebagai terlapor terkait pencemaran nama baik," kata Kapolres Padang Pariaman, AKBP Rizki Nugroho di Parit Malintang, Selasa.

Ia mengatakan dari pengakuan pelapor informasi adanya tulisan tersebut didapatkan dari kerabatnya sehingga hari ini Bupati padang Pariaman melaporkan hal itu ke Polres setempat.

Pada saat pelaporan, lanjutnya pelapor menyertakan bukti-bukti sehingga pihaknya akan segera memproses kasus itu dan dalam waktu dekat akan memanggil saksi-saksi.

"Saya telah lihat postingan tersebut, bahasanya ada bahasa Minang," katanya.

Hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan akan memanggil terlapor untuk meminta keterangan terkait hal yang dilaporkan oleh pelapor.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Rizki Monrizal mengatakan dasar pelaporan tersebut karena Ali Mukhni merasa tulisan itu mengganggu yang bersangkutan mulai dari pribadi, keluarga hingga kinerja.

"Apalagi saat ini pak Ali Mukhni merupakan tokoh politik di Sumbar sehingga dapat merusak kredibilitas beliau, " ujarnya.

Menurutnya tulisan yang ditayangkan oleh Ikhlas tidak pantas karena menyebutkan "kebijakan binatang" dan mempertanyakan bupati memiliki otak atau tidak.

Selain pencemaran nama baik, lanjutnya terlapor juga diduga melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang transaksi elektronik sehingga berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU ITE ancaman hukumannya yaitu penjara maksimal enam tahun dan atau denda hingga Rp1 miliar.

Sementara itu, Ikhlas Darma Murya sebagai terlapor membenarkan bahwa dirinya membuat tulisan terkait hal yang dilaporkan oleh pelapor.

"Namun postingan itu bersifat kritikan atas kebijakan yang barus saja diambil bupati," kata dia.

Ia menjelaskan kritikan tersebut yaitu terkait keputusan Bupati Padang Pariaman yang memberikan sanksi untuk enam dokter spesialis di RSUD Padang Pariaman.

Menurutnya keputusan tersebut akan berdampak pada pelayanan pasien yang berobat di RSUD tersebut.

Ia pun siap dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pelaporan tersebut. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar