Manila, (Antaranews Sumbar) - Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Kamis menyetujui undang-undang, yang telah lama dinanti-nantikan, untuk mengizinkan suku kecil Muslim di bagian selatan negara itu bergerak ke arah pemerintahan sendiri pada 2022.
Langkah tersebut dinilai sebagai usaha mengatasi ektrimisme dan menghilangkan pemberontakan, yang berlangsung setengah abad.
Lampu hijau itu menjadi puncak dari persetujuan perdamaian, yang diupayakan lama dan tidak mulus, dengan kelompok yang ingin memisahkan diri. Selama itu, pegaris keras terkait dengan IS memperluas pengaruh mereka, yang paling menonjol dalam pendudukan merusak Kota Marawi pada tahun lalu.
Duterte menandatangani langkah itu untuk menjadi undang-undang setelah kunjungannya ke kota bagian selatan, kata Harry Roque, juru bicaranya, kepada wartawan.
Ebrahim Murad, ketua Fron Pembebasan Islam Moro (MILF), mengatakan ia yakin UU itu akan membantu membawa kelompok-kelompok separatis yang memisahkan diri kembali menempuh jalan politik dan menghapus kemungkinan terjadi kembali insiden seperti Marawi.
UU Organik Bangsamoro, sebagaimana langkah itu dikenal, mempunyai dukungan publik luas, membuatnya lebih sulit bagi para ektrimis asing membentuk aliansi dan meraih dukungan, kata dia kepada wartawan.
"Semua kelompok sempalan merupakan hasil dari frustrasi dengan proses perdamaian," kata dia.
Ditambahkannya, kelompok kecil tidak akan lagi menerima unsur-unsur asing dan mereka tak lagi datang ke Filipina.
Kawasan Bangsamoro termasuk bagian Mindanao, pulau terbesar kedua di Filipina dan serangkaian puluhan pulau-pulau kecil di kawasan itu yang bagi Barat terkenal karena perompakan dan aksi kejahatannya.
Sekitar lima juta pemeluk Islam tinggal di kawasan itu, yang level pengangguran, pendapatan, pendidikan dan pembangunan ekonominya paling rendah di Filipina dengan mayoritas penduduk menganut Katolik.
Momentum di belakang proses otonomi tersebut merupakan "mimpi jadi kenyataan yang sudah lama dinanti-nantikan", kata Jesus Dureza, penasehat perdamaian Duterte.
UU yang baru itu memberi entitas baru, Kawasan Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim, kekuatan politik dan ekonomi yang pemerintah-pemerintah terdahulu telah janjikan kepada kelompok-kelompok separatis agar menghentikan konflik yang telah membunuh sekitar 120.000 orang, membuat 2 juta orang terlantar, dan membantu kelompok radikal Islam memperoleh pijakan di kawasan itu.
Mindanao masih berada di bawah UU Darurat Militer hingga akhir tahun ini, untuk mengizinkan pasukan keamanan menghentikan usaha-usaha untuk bergabung kembali satu aliansi pro IS yang menguasai Marawi selama lima bulan dengan serangan-serangan darat dan udara.
MILF mengutuk ektrimis dan pejuangnya membantu tentara pemerintah menggagalkan gerakan mereka. (*)
Berita Terkait
Presiden Filipina Duterte mundur dari panggung politik
Sabtu, 2 Oktober 2021 16:19 Wib
Presiden Filipina Duterte lagi-lagi mengancam akan bunuh pengedar narkoba
Jumat, 5 Juni 2020 16:04 Wib
Manila dikunci, ini langkah KBRI
Jumat, 13 Maret 2020 15:02 Wib
Duterte Berniat Hentikan Pertengkaran dengan AS
Kamis, 10 November 2016 7:26 Wib
Filipina-AS akan Tentukan Kelanjutan Latihan Perang Bersama
Kamis, 27 Oktober 2016 5:37 Wib
Jokowi: Duterte Persilakan Eksekusi Mary Jane
Senin, 12 September 2016 12:28 Wib
Wapres: Dilematis Duterte Minta Keringanan Hukuman Warganya
Jumat, 9 September 2016 16:18 Wib