Padang, (Antaranews Sumbar) - Sebanyak 10 kader Partai Hanura yang menjabat sebagai anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat memutuskan maju di partai lain dan menyatakan siap diganti melalui Penggantian Antar Waktu (PAW).
"Kami 10 orang mundur dari Partai Hanura versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan melanjutkan perjuangan di partai berbeda," kata Marlis yang sebelumnya menjabat Ketua DPD Hanura Sumbar di Padang, Kamis.
Ia mengatakan itu terkait pertikaian Partai Hanura yang masih berlanjut antara kubu OSO dengan kubu Munaslub pimpinan Daryatmo.
Menurutnya, DPP Partai Hanura versi Munaslub memahami persoalan partai yang pelik dan belum tahu kapan akan selesai, karena itu kader yang sedang menjabat sebagai anggota DPRD dipersilahkan untuk maju dari partai lain.
"Konsekuensinya adalah Penggantian Antar Waktu (PAW) dan kami siap untuk itu," katanya.
Sepuluh orang itu masing-masing satu orang anggota DPRD Sumbar yaitu Marlis, anggota DPRD Padang Yandril, zaharman dan Osman Ayub.
Kemudian anggota DPRD Pesisir Selatan Syarianto dan Erniwati. Dari Solok Selatan Marwan Efendi dan Afdal, Anggota DPRD Dharmasraya Herman dan anggota DPRD Tanah Datar Yunidarlis.
Namun perjuangan Partai Hanura kubu Munaslub untuk merebut kembali partai versi OSO yang disebutnya sebagai "anak kos", tidak berhenti.
Secara nasional perjuangan secara hukum tetap dilanjutkan sementara di tingkat provinsi kabupaten/kota, kepengurusan dilanjutkan oleh kepengurusan yang baru.
"Posisi saya sebagai Ketua DPD Hanura Sumbar saya serahkan kepada Ketua yang baru, Muslim Harun dengan sekretaris M.Ihsan. Surat Keputusan (SK) dari DPP sudah kami terima," ujarnya.
Ia berharap kepengurusan Partai Hanura versi Daryatmo di Sumbar segera bisa melakukan konsolidasi hingga ke tingkat ranting.
"Kapal memang sudah berbeda. Kami yang pindah harus loyal pada partai yang baru, tetapi silaturahmi akan tetap terjaga," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPD Hanura Sumbar versi Munaslub, Muslim Harun mengatakan pihaknya akan terus berjuang untuk mempertahankan partai yang telah dibesarkan dengan banyak pengorbanan.
"Secepatnya konsolidasi kami lakukan," katanya.
Pengurus dan kader Partai Hanura versi Munaslub tidak bisa mendaftar sebagai calon anggota legislatif ke KPU baik untuk DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota karena tidak mengantongi SK Kemenkumham.
Di tingkat Provinsi Sumbar, Kepengurusan Partai Hanura yang diakui adalah pimpinan Marzul Veri dan sekretaris Fauzi Novaldi. (*)
Pindah partai, 10 anggota DPRD dari Partai Hanura Sumbar siap PAW
Mantan Ketua DPD Hanura Sumbar versi Munaslub Marlis menyerahkan SK penggantian pengurus pada Ketua yang baru, Muslim Harun di Padang, Kamis (26/7) (Miko Elfisha)
