Ini alasan Hendrajoni inginkan rumah nelayan dari Kemenpupera dievaluasi (Video)

id hendrajoni,pembangunan rumah nelayan,kempupera

Ini alasan Hendrajoni inginkan rumah nelayan dari Kemenpupera dievaluasi (Video)

Bupati Hendrajoni saat meninjau pembangunan rumah nelayan di Kampung Sungai Pampan, Kecamatan Batang Kapas. (Antara Sumbar / Didi Someldi Putra)

Saya pribadi cukup kecewa karena setelah bantuan rumah disetujui oleh kementerian saya sudah membayangkan nelayan yang saat ini menetap di rumah yang tidak layak akan menempati rumah yang layak, namun pelaksanaan pembangunannya malah seperti ini
Painan, (Antaranews Sumbar) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Hendrajoni menginginkan bantuan rumah nelayan yang penganggarannya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dievaluasi karena pembangunannya dinilai tidak sesuai ketentuan.

"Tidak sesuainya pembangunan rumah nelayan di Kampung Sungai Pampan, Kecamatan Batang Kapas sudah menjadi perbincangan baik secara langsung maupun di media sosial, setelah saya cek ternyata benar," katanya di sela kunjungannya ke lokasi pembangunan rumah nelayan, Senin.

Ia menambahkan, pembangunan yang tidak sesuai terlihat jelas dari pemasangan pondasi beberapa unit rumah dan hal tersebut juga dibenarkan oleh konsultan proyek.

"Pesisir Selatan merupakan daerah yang rawan gempa sehingga jika pembangunan rumah ini dilanjutkan maka akan sangat berisiko bagi mereka yang akan menempatinya," ujarnya.

Untuk itu ia mendorong agar pihak terkait segera mengevaluasi pembangunan rumah tersebut apakah dibangun ulang atau lain sebagainya.

"Saya pribadi cukup kecewa karena setelah bantuan rumah disetujui oleh kementerian saya sudah membayangkan nelayan yang saat ini menetap di rumah yang tidak layak akan menempati rumah yang layak, namun pelaksanaan pembangunannya malah seperti ini," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan setempat, Mukhridal menyebutkan di lokasi akan dibangun 70 unit rumah nelayan.

Masing-masing rumah nelayan dianggarkan Rp120 juta, 20 unit diantaranya telah selesai dibangun dan telah ditempati.

Sementara 50 unit lagi, 35 unit telah dibangun dan lainnya belum dibangun dan 35 unit tersebutlah yang diminta oleh bupati setempat untuk dievaluasi.

Terkait keinginan bupati pihaknya telah menghubungi satuan kerja terkait di provinsi untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan yang muncul. (*)