IDAI : pastikan informasi seputar vaksin dari sumber akurat

id vaksin

IDAI : pastikan informasi seputar vaksin dari sumber akurat

Ketua I Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso. (Antara Sumbar/Ikhwan Wahyudi.)

Padang, (Antaranews Sumbar) - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan masyarakat untuk mencari tahu informasi seputar vaksin dari sumber yang akurat, berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan mencegah beredarnya informasi yang sesat soal vaksin.

"Jangan mudah termakan hoaks dari internet soal vaksin karena bisa menyesatkan," kata Ketua I Pengurus Pusat IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso di Padang, Senin.

Ia menyampaikan hal itu pada seminar dan pelatihan advokasi untuk kampanye imunisasi MR Fase II dan surveilans PD3I.

Menurut dia salah satu isu yang menguat soal vaksin adalah status kehalalan karena tidak ada sertifikat dari MUI.

"Vaksin yang tidak memiliki sertifikat halal bukan berarti statusnya tidak halal hanya saja belum disertifikasi," kata dia.

Ia mengatakan vaksin dapat dinyatakan haram jika terbukti dalam kandungannya ada zat yang haram.

Piprim menyampaikan hingga saat ini gerakan antivaksin tetap ada dan terus melakukan kampanye secara periodik.

"Biasanya yang disasar adalah kejadian ikutan pasca imunisasi," kata dia.

Ia memberi contoh misalnya ada anak usai divaksin rubella dua minggu kemudian kejang-kejang maka hal itu akan dikaitkan dengan vaksin padahal waktunya sudah lama dan tidak ada hubungannya.

Oleh sebab itu salah satu upaya melawan gerakan antivaksin adalah mengampanyekan bahaya suatu penyakit sehingga fokus masyarakat lebih ke penyakit.

"Apa bahaya rubella masyarakat harus tahu, sehingga mereka akhirnya mau vaksin," katanya.

Ia menilai sikap anti vaksin pada dasarnya berawal dari semangat keagamaan menjaga diri dari yang haram namun keliru dalam memahami.

Kepada masyarakat yang menolak vaksin ia mengingatkan sikap tersebut kalau hanya merugikan diri sendiri tidak masalah.

"Akan tetapi ketika menolak dan anaknya mendapat rubella kemudian menular kepada ibu hamil yang berujung pada kecacatan janin maka akan ikut bertanggung jawab," kata dia.

Ia mengatakan kelompok antivaksin yang menyebarluaskan pemahamannya kemudian muncul wabah maka akan ikut menanggung dosa.

Sementara Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan cakupan imunisasi di Sumbar baru 81,4 persen sementara target nasional 92 persen.

Ia memastikan tidak ada lagi daerah di Sumbar yang tidak tersentuh akses layanan kesehatan termasuk vaksin.

Terkait masih ada pandangan yang menilai vaksin haram Nasrul menyampaikan pihaknya akan mengoptimalkan promosi kesehatan.

"Masyarakat pada level bawah sebenarnya tidak terlalu paham soal itu dan yang terpenting adalah bagaimana memberikan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan," kata dia. (*)