Pemkot Pariaman kekurangan ASN sampai 1.000 orang

id pariaman kekurangan ASN,aparatur sipil negara

Pemkot Pariaman kekurangan ASN sampai 1.000 orang

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, Irmadawani. (Antara Sumbar/Muhammad Zulfikar)

Pada umumnya kekurangan tersebut terletak di formasi tenaga pendidik khususnya guru sekolah dasar
Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menyatakan masih kekurangan sekitar 1.000 tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi berbagai formasi di lingkungan pemerintah setempat.

"Pada umumnya kekurangan tersebut terletak di formasi tenaga pendidik khususnya guru sekolah dasar," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, Irmadawani, di Pariaman, Kamis.

Selain tenaga pendidik tingkat sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pemerintah setempat juga kekurangan tenaga medis yang meliputi dokter spesialis, bidan, perawat, dan tenaga fungsional lainnya.

Bahkan, kata dia, beberapa formasi tersebut seperti dokter spesialis gizi, paru-paru dan lainnya cukup mendesak karena pemerintah Kota Pariaman telah memiiki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman tipe C.

"Selain kebutuhan formasi di bidang itu, pemerintah daerah juga membutuhkan tenaga teknis di sektor perairan karena beberapa tahun ke depan ASN di posisi tersebut sudah memasuki masa pensiun," katanya.

Pemerintah setempat beberapa waktu lalu juga telah mengirimkan surat terkait kebutuhan kuota ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling mendesak diantaranya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Selain empat OPD itu, Pariaman juga masih kekurangan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan," ujar dia.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah daerah telah berupaya melakukan rangkap jabatan terhadap beberapa ASN di satu instansi, ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora menilai kekurangan ASN tersebut perlu disikapi pemerintah daerah dengan mencarikan berbagai solusi.

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh DPRD Pariaman di sektor pariwisata, pemerintah daerah diminta agar menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengisi kekosongan tersebut.

"Beberapa waktu lalu DPRD mengadakan kunjungan kerja ke daerah DKI Jakarta, pemerintah di sana memberdayakan pihak ketiga untuk mengelola sektor pariwisata," katanya.

Hal itu dinilai juga bisa diterapkan di Kota Pariaman menjelang adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh pemerintah pusat, ujar politisi Partai Gerindra tersebut. (*)