Pengamat sarankan Jokowi pilih cawapres yang dapat menangkal politik identitas

id Lili Romli

Pengamat sarankan Jokowi pilih cawapres  yang dapat menangkal politik identitas

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli. (Antara)

Yang paling berpotensi jadi cawapres Jokowi adalah Mahfud MD. Karena integritas Mahfud sudah terbukti, basis dukungannya besar
Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai penggunaan politik identitas berpotensi memecah belah masyarakat sehingga Joko Widodo disarankan memilih calon wakil presiden yang dapat menangkal hal tersebut.

"Dengan kehadiran Mahfud MD, Jokowi bisa merangkul kalangan Islam dan meminimalkan serangan politik identitas," kata Lili dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, saran tersebut diberikan karena Jokowi menjadi satu-satunya figur yang dukungannya memenuhi syarat sebagai calon presiden.

Lili menilai sosok Mahfud MD memiliki basis dukungan yang cukup luas seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan semua golongan karena mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu merupakan tokoh Islam yang moderat.

"Mahfud juga berpengalaman menjadi anggota DPR dan menteri, serta banyak membuahkan pemikiran untuk kemaslahatan umat," ujarnya.

Dia menilai semua figur yang bersaing pada Pilpres 2019 harus mencegah dan mengantisipasi kelompok tertentu yang menggunakan isu politik identitas untuk meraih kemenangan, karena politik identitas berpotensi memecah belah umat.

Menurut Lili, Jokowi dan partai koalisi dapat meraih dukungan dari kelompok Islam jika Mahfud dipinang jadi cawapres.

"Yang paling berpotensi jadi cawapres Jokowi adalah Mahfud MD. Karena integritas Mahfud sudah terbukti, basis dukungannya besar," katanya.

Menurut dia, Mahfud memenuhi semua kriteria dan secara kemampuan lebih baik dibandingkan kandidat cawapres lainnya yang namanya sudah beredar luas di masyarakat.

Selain itu, dia menilai pengalaman dan kemampuan Mahfud MD bisa melengkapi Jokowi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menjalankan program pro kepentingan umat. (*)