APKASI rekomendasikan guru honorer K2 diangkat menjadi PNS

Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Staf Ahli Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Himmatul Hasanah mengharapkan agar pemerintah mengangkat guru-guru honorer Kategori 2 menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Cabut moratorium penerimaan guru dan berikan kesempatan kepada K2 untuk diangkat jadi pegawai negeri," ujarnya di Padang Aro, Kabupaten solok Selatan, Sumatera Barat, Kamis.

Hal ini disampaikan di hadapan Kepala-kepala Sekolah SD, SMP, PGRI, Himpaudi dan guru se-Solok Selatan ketika memberikan sambutan pada workshop sekaligus audiensi dengan APKASI di Padang Aro, Kamis (12/7)

Himmatul mengatakan pengangkatan guru honorer K2 menjadi ASN salah satu poin dari beberapa rekomendasi APKASI kepada Menteri Pendidikan dan MenPAN-RB, sebagai hasil Focus Group Discussion (FGD) para bupati dan pemangku kepentingan terkait di Jakarta Desember 2017.

Poin penting rekomendasi lain yang ia sampaikan adalah desakan APKASI agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) agar Guru Tidak Tetap (TTP) dapat diangkat sebagai PPPK

Staf ahli Apkasi yang juga Dosen Universitas Negri Yogyakarta itu menyebutkan bahwa jika bicara infrastuktur dan kelengkapan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan hal tersebut. Namun bagaimana dengan karakter pendidikan di indonesia.

"Itulah dasar pelaksanaan 'workshop' ini," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, APKASI telah bekerja sama dengan yayasan pendidikan adiluhung nusantara.

"Kami telah melatih 80 ribu guru yang tersebar di 100 kabupaten di Indonesia dalam bidang matematika, bahasa inggris dan juga 'smart teaching'," terangnya

Sementara itu Bupati Solok Selatan, H. Muzni Zakaria yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, H. Yulian Efi mengapresiasi APKASI yang telah memberikan loka karya kepada guru guru di daerah itu.

"Kami mengucapkan berterima kasih kepada APKASI yang telah menginisiasi Program Peningkatan Mutu ini, sehingga bisa disosialisasikan di Solok Selatan," ungkapnya.

Solok Selatan memiliki SD adalah 141 unit dan SMP 36 unit, dengan jumlah guru dan tenaga administrasi sebanyak 1.275 orang pada SD dan 501 orang pada SMP.

Artinya rata- rata tenaga pendidik dan kependidikan adalah 13 orang per- sekolah jenjang SMP dan sembilan orang per sekolah jenjang SD, ujarnya.

"Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah mengenai rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, jumlah itu masih jauh dari ideal," jelasnya

Sekda mengatakan melalui kegiatan ini kebutuhan guru di masing-masing sekolah agar mencapai jumlah ideal bisa menjadi perhatian, terlebih pada daerah- daerah khusus.

"Jadi jangan hanya menuntut menuntut mutu guru, sementara Solok Selatam masih perlu tambahan guru PNS," ujarnya.

Turut Hadir dalam kesempatan tersebut Kadis Pendidikan yang diwakili Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Ridwan, Ketua PGRI, serta ratusan peserta dari kalangan dunia pendidikan. (*)