570 bakal calon legislatif ikuti tes kesehatan di RSUD Pariaman

id tes kesehatan

Salah seorang pasien bakal calon legislatif menunggu antrean pemeriksaan kesehatan di RSUD Pariaman. (Antara Sumbar/Muhammad Zulfikar)

Ketentuan tersebut berdasarkan peraturan KPU nomor 20 tahun 2018, sehingga setiap calon legislatif wajib mengikuti tes kesehatan
Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Sebanyak 570 bakal calon legislatif (bacaleg) dari berbagai daerah mengikuti tes medical chek up atau pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pariaman, Sumatera Barat, sebagai salah satu syarat pendaftaran mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Kepala Seksi (Kasi) Keperawatan RSUD Pariaman, Rahmawati, S.Kep di Pariaman, Rabu, mengatakan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut telah dimulai sejak 3 hingga 15 Juli 2018.

"Ratusan peserta tersebut datang dari berbagai daerah seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman," kata dia.

Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada para peserta meliputi pemeriksaan jantung, Telinga Hidung Tenggorokan (THT), penyakit dalam, mata, pemeriksaan laboratorium, radiologi, psikologi dan narkoba.

Khusus tes psikologi, para pasien hanya bisa melakukan pemeriksaan setiap Selasa dan Sabtu dikarenakan tenaga medis masih referral dari RSUP M Djamil Padang.

"Tenaga medis psikologi masih referral dari RSUP M Djamil Padang, namun jika jumlah pasien membludak maka jadwalnya bisa ditambah," kata dia.

Terkait hasil pemeriksaan para pasien ujar dia, hal tersebut tidak bisa dipublikasikan karena menjadi rahasia dengan pihak rumah sakit sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil koordinasi pihak rumah sakit dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat diperkirakan pemeriksaan calon pasien berkisar 1.000 orang.

Terkait biaya keseluruhan medical chek up setiap pasien dikenakan anggaran sebesar Rp1.020.000 berdasarkan peraturan Gubernur Sumbar nomor 44 tahun 2016.

Sementara itu Ketua KPU Pariaman Boedi Satria mengatakan rangkaian tes kesehatan tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap bakal calon legislatif.

"Ketentuan tersebut berdasarkan peraturan KPU nomor 20 tahun 2018, sehingga setiap calon legislatif wajib mengikuti tes kesehatan," kata dia.

Setelah memperoleh hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, setiap bakal calon legislatif menyerahkan ke partai masing-masing yang kemudian diteruskan ke KPU untuk diproses.

Bagi para pasien yang terkendala setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan, maka batas pemeriksaan kesehatan masih bisa dilakukan hingga 31 Juli 2018. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar