Bupati Agam terima penghargaan Satya Lancana KKBPK

Lubukbasung, (Antaranews Sumbar) - Bupati Agam, Sumatera Barat, Indra Catri, meraih penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2018.

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agam, Hendri Rusdian di Lubukbasung, Sabtu, mengatakan, penghargaan yang diraih bupati itu berdasarkan surat dari Kepala BKKBN Pusat No 2251/HI.102/02/2018, Tanggal 8 Juni 2018 perihal Penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan Bidang KKBPK.

"Penyerahan penghargaan ini akan dilaksanakan pada acara puncak Hari Harganas ke XXV di Manado, Sulawesi Utara, (6/7)," katanya.

Sebelumnya, bupati bersama 22 kepala daerah lainnya di Indonesia masuk nominasi tingkat nasional dan telah dilakukan serangkaian tahapan penilaian oleh tim khusus dari Sekretariat Kepresidenan beberapa waktu lalu.

Satya Lencana Pembangunan Bidang KKBPK merupakan penghargaan yang diberikan oleh Presiden RI kepada kepala daerah yang berhasil dalam mendorong pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana nasional

Pemberiaan penghargaan Satya Lancana Pembangunan Bidang KKBPK yang diberikan kepada Bupati Agam karena dinilai berhasil mensukseskan program kependudukkan keluarga berencana melalui dukungan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana serta capaian jumlah peserta KB aktif dan baru.

"Agam juga telah membentuk 32 kampung KB," katanya

Selain bupati, tambahnya, Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Agam Ny Vita Indra Catri juga menerima penghargaan Manggala Karya Kencana.

Penghargaan ini merupakan yang tertinggi diberikan oleh pemerintah pusat melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap program pengendalian penduduk.

Pemberiaan penghargaan MKK kepada Ny Vita Indra Catri selaku Ketua TP PKK Agam karena atas prestasi dan komitmen dalam mengerakan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui kemitraan dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agam dengan OPD lainnya.

Keberhasilan ini ditandai dimana masyarakat lebih cerdas untuk mengikuti program KB dan masyarakat sudah memahami bahwa KB bukanlah untuk menghambat atau membatasi kelahiran tapi untuk mengatur jumlah kelahiran. (*)