Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono menyatakan bahwa sejak 1 Januari 2018 sampai 21 Juni 2018, KPK sudah menerima laporan penerimaan gratifikasi sebanyak 798 laporan.
"Total pelaporan sejak 1 Januari s.d. 21 Juni 2018 adalah sebanyak 798 laporan, 75 persen di antaranya ditetapkan menjadi barang milik negara," kata Giri di Jakarta, Jumat.
Laporan itu termasuk pelaporan gratifiksi pada Lebaran 2018 maupun laporan penerimaan-penerimaan lainnya.
"Nilainya sekitar Rp7,2 miliar," tambah Giri.
Menurut Giri, pada tahun 2018 juga terjadi penurunan pelaporan penerimaan parsel Lebaran.
Pada tahun 2016 terdapat 40 laporan senilai Rp39,375 juta; pada tahun 2017, sebanyak 28 laporan atau turun 30 persen senilai Rp13,899 juta; pada tahun 2018, sebanyak 11 laporan atau turun 60 persen yang nilainya hanya Rp4,975 juta.
"Penurunan pelaporan gratifikasi menunjukkan bahwa adanya perbaikan lingkungan sistem pengendalian gratifikasi dan kesadaran menolak gratifikasi yang dilarang," tambah Giri.
Hal tersebut sejalan dengan pesan kampanye KPK untuk menolak gratifikasi, kecuali dalam kondisi tertentu dan tidak langsung diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga diberikan kewajiban melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja.
KPK pun mengimbau agar melaporkan gratifikasi kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut agar terbebas dari pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun atau seumur hidup.
Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.
Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (*)
Berita Terkait
Bareskrim usut laporan pengemudi arogan mengaku adik jenderal
Kamis, 18 April 2024 10:15 Wib
Ombudsman akui tidak ada laporan masuk terkait pengaduan THR di Sumbar
Selasa, 9 April 2024 17:59 Wib
Pemkot Payakumbuh terima penilaian WTP untuk laporan keuangan 2023
Jumat, 5 April 2024 14:20 Wib
Komnas HAM apresiasi pemerintah terkait laporan pelaksanaan Kovenan Sipol
Minggu, 31 Maret 2024 11:38 Wib
Bawaslu: Laporan M Rizal Caleg PAN tidak terbukti
Jumat, 29 Maret 2024 19:17 Wib
MKMK benarkan adanya laporan terhadap Guntur Hamzah
Jumat, 22 Maret 2024 9:05 Wib
Bawaslu RI tindak lanjuti belasan laporan dari rekapitulasi nasional
Kamis, 21 Maret 2024 9:01 Wib
Sri Mulyani terima laporan keuangan dari Menteri AHY
Jumat, 15 Maret 2024 20:44 Wib