Hindarkan dari calo, Pesisir Selatan segera buka klinik perizinan

Painan, (Antaranes Sumbar) - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bakal menyiapkan klinik seputar perizinan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum ataupun investor untuk berkonsultasi seputar pengurusan izin di instansi tersebut.

"Rencana ini kami maksudkan agar ke depan tidak ada lagi masyarakat atau pun calon investor yang mengurus izin menggunakan jasa calo," kata Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu setempat, Suardi di Painan, Rabu.

Dengan menggunakan jasa calo, sebutnya masyarakat ataupun investor akan mengeluarkan ongkos pengurusan padahal dari 120 jenis izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu gratis kecuali izin mendirikan bangunan

"Harga yang dibebankan calo tidak bisa ditebak, bisa ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah," katanya lagi.

Ia menyebutkan klinik seputar perizinan akan diluncurkan paling lama hingga akhir 2018, memaksimalkan pelayanan bagi yang ingin berkonsultasi maka beberapa orang pegawai akan disiapkan untuk melayani.

Lokasi klinik akan didirikan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sehingga dengan mudah dijangkau dan diketahui oleh pengurus izin.

Klinik seputar pengurusan izin juga dimaksud untuk memberikan kepastian pelayanan kepada pengurus izin sehingga mereka tahu aturan yang sebenarnya dan tidak ada oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka untuk meraih keuntungan.

Apalagi menurutnya, sekarang pelbagai potensi daerah setempat semakin dilirik oleh investor baik dalam maupun luar negeri terutama pada sektor pariwisata sehingga pelayanan yang mumpuni harus disiapkan.

"Investor tidak hanya akan melihat prospek usahanya namun lebih dari itu mereka juga butuh ketepatan dan kecepatan pelayanan," ungkapnya.

Menurutnya, saat ini terdapat tiga investor asing yang berasal dari Negara Ceko, Kuwait dan Australia yang melirik Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh untuk berinvestasi di sektor pariwisata.

Ketiga investor saat ini mereka hanya menunggu aturan baku mengenai rencana tata ruang yang lebih spesifik dari pemkab dan jika semuanya telah selesai maka mereka akan menyiapkan dokumen-dokumen untuk berinvestasi. (*)