Luas TORA itu, di Sumbar terdapat di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Kepulauan Mentawai, Kota Padang dan Kota Payakumbuh sehingga total pada 2018 dan 2019 seluas 146.335, 78 hektare.
Program ini memberikan hak akses kepemilikan kepada kawasan hutan bagi masyarakat yang mendapatkan program TORA tersebut.
Kawasan hutan yang sudah dilepaskan menjadi APL dari program TORA ini akan disertifikatkan oleh BPN nantinya.
Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit yang didampingi oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kehutanan serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat disela-sela mengikuti Rapat Kerja Nasional Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) 2018 di Aula Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (5/6/).
Rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, turut hadir juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang yang diwakili oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Sekretaris Kabinet serta perwakilan pemerintah dari seluruh Provinsi se-Indonesia.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, dalam Rakernas PPTKH 2018 ini tentang Undang-undang Kehutanan mengalami revolusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang kompleks dihadapi oleh pemerintah daerah maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Luas dan kayanya hutan Indonesia perlunya pengelolaan Hutan dengan baik dengan mekanisme penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Hal itu dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan perlu dilakukan kebijakan yang telah di atur di PPTKH.
Pemerintah daerah melakukan pengawasan dalam pengelolaan PPTKH di daerah nantinya seperti di Sumatera Barat penataan ruang sedang dilakukan pembenahan.
Tujuan, kata dia, agar berjalan bersamaan dengan PPTKH sehingga bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Wagub Nasrul Abit juga menegaskan dalam pertemuan Rakernas tersebut, Pemprov Sumatera Barat, melalui koordinasi nanti dengan pihak-pihak terkait siap untuk menyukseskan penyelesaian penguasan tanah dalam kawasan hutan Sumatera Barat TORA pada 2018.
Jadi tahun ini dengan target seluas 75.550,03 hektare yang tersebar di delapan Kabupaten dan Kota yakni, Dhamasraya, Sawalunnto, Kabupaten Limapulih Kota , Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Solok Selatan dan Tanah Datar.*
