Sekjen PBB Antonio Guterres kutuk kerusuhan di Nikaragua

PBB, New York, (Antaranews Sumbar) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres pada Jumat (1/6) mengutuk kerusuhan di Nikaragua, terutama tewasnya seorang pemrotes selama demonstrasi di Ibu Kota Negara itu, Managua, pada Rabu (30/5).

Sekjen PBB menyambut baik pengumuman baru-baru ini mengenai pembentukan satu panel ahli Komisi mengenai Hak Asasi Manusia Antar-Amerika untuk menyelidiki kerusuhan tersebut.

Guterres juga mendesak Pemerintah Nikaragua agar menjamin perlindungan dan kebebasan berekspresi demonstran damai, kata Wakil Juru Bicara Guterres, Farhan Haq, di dalam satu pernyataan.

Pemerintah agar mempertimbangkan dukungan bagi permintaan Kantor Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi negeri itu, katanya.

PBB siap membantu upaya dialog nasional untuk memperkokoh aturan huku, dihormatinya hak asasi manusia dan penyelesaiand damai semua perbedaan, kata pernyataan tersebut, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu.

Pada Jumat, badan hak asasi manusia PBB mengatakan organisasi itu terkejut dengan kerusuhan yang terjadi di Nikaragua, tempat pekan ini tak kurang dari 16 orang dilaporkan telah tewas dan lebih dari 100 orang lagi cedera, di tengah protes anti-pemerintah.

Kantor Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan dalam satu taklimat bahwa organisasi tersebut sangat khawatir dengan laporan yang banyak orang yang tewas akibat tembakan polisi dan kelompok pro-pemerintah bersenjata.

Menurut OHCHR, kebanyakan orang itu dilaporkan telah tewas pada Rabu, Hari Ibu di Nikaragua, ketika ribuan orang ikut dalam pawai di Managua dan kota kecil lain di seluruh negeri tersebut untuk mendukung ibu yang anak mereka telah tewas selama demonstrasi dan untuk memprotes pemerintah.

Sejak protes dimulai pada 18 April, kata OHCHR, sedikitnya 100 orang telah tewas dan sebanyak 1.000 orang lagi cedera.

"Kami menyambut baik pengumuman pemerintah bahwa pemerintah akan menerima penyelidikan mengenai kematian selama protes oleh satu kelompok ahli intependen. Namun, kegagalan pemerintah untuk mematuhi kewajiban internasionalnya dalam melindungi pemrotes damai dari kekerasan dan menjamin pertanggung-jawaban bagi penggunaan kekuatan di lua rhuku, sangat disesalkan," jelas OHCHR di dalam satu pernyataan.

Badan PBB tersebut mendesak Pemerintah Nikaragua agar melakukan penyelidikan yang efektif, segera, mandiri, tak memihak dan transparan mengenai semua tuduhan pelanggaran serius hak asasi manusia yang telah terjadi dalam beberapa pekan belakangan ini.(*)