Selain di Padang, hilal juga tak terlihat di Pariaman (video)

id pengamatan hilal,kemenag pariaman,ramadhan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman, Sumatera Barat Muhammad Nur sedang melakukan rukyatul hilal. (Antara Sumbar/Muhammad Zulfikar)

Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman, Sumatera Barat Muhammad Nur menyatakan hilal tidak terlihat di daerah itu sehingga penetapan satu Ramadhan 1439 Hijriah belum bisa dipastikan.

"Hasil tersebut diketahui setelah melakukan rukyatul hilal atau melihat bulan di Gedung Hotel Nan Tongga Pariaman," katanya di Pariaman, Selasa.

Ia mengatakan meskipun telah menggunakan alat teodolit, pengamatan hilal belum terlihat karena cuaca kurang mendukung dan ditutupi awan tebal sehingga menggangu penglihatan.

Untuk memastikan penetapan satu Ramadhan, pemerintah daerah bersama Kemenag setempat akan menunggu hasil sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI.

"Hari ini Kementerian Agama sedang melaksanakan sidang isbat, jika hasilnya sudah ada kita mengikuti keputusan tersebut untuk penetapan satu Ramadhan," ujar dia.

Pihaknya menjelaskan jika hasil sidang isbat menyatakan tidak satu pun daerah di Indonesia yang melihat hilal, maka kembali kepada syariah Agama Islam.

"Kita cukupkan bilangan syakban sebanyak 30 hari sehingga kita berpuasa mulai hari kamis," katanya.

Terkait alat yang digunakan dalam melakukan rukyatul hilal, pihaknya berharap pemerintah daerah ke depan menyediakan teropong bintang agar memudahkan penetapan satu Ramadhan.

Bahkan kata dia, apabila rencana pembangunan Mesjid Terapung oleh pemerintah daerah dapat terealisasi, maka pembangunan menara sekaligus dilakukan yang dilengkapi teropong bintang.

Sementara itu Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman, Miftahuddin mengatakan berharap penetapan satu Ramadhan dapat diikuti oleh semua umat Islam.

"MUI berpendapat sebaiknya untuk satu Ramadhan itu seluruh muslim Indonesia satu suara, tidak ada perbedaan namun meskipun ada harus dihormati" kata dia.

Pihaknya berpendapat bagi umat muslim yang berbeda dalam penetapan satu Ramadhan tidak dapat dipaksakan karena bisa memicu permasalahan.

Oleh karena itu pihaknya mengimbau kepada seluruh umat muslim terutama di daerah itu agar dapat menghormati perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan. (*)

Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar