Padang, (Antaranews Sumbar) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta bupati dan wali kota memaksimalkan kepersertaan warganya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bagi kabupaten kota yang menunjukkan komitmen tinggi untuk mewujudkan Cakupan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakatnya, namun kesulitan pendanaan, Pemerintah Propinsi siap membantu" kata Irwan di Padang, Senin.
Ia menyampaikan hal itu pada pertemuan forum komunikasi pemangku kepentingan utama kabupaten dan kota serta forum koordinasi pengawas dan pemeriksaan kepatuhan BPJS Kesehatan menuju "Universal Health Coverage" dihadiri para kepala daerah.
Irwan mengakui pemerintah memiliki dilema karena pada satu sisi setiap kepala daerah pasti ingin kesehatan masyarakat terjamin tetapi terkendala oleh terbatasnya anggaran yang ada.
Salah satu solusi bagi daerah adalah dengan menggalokasikan dana alokasi umum yang sebelumnya untuk gaji guru SMA dialihkan menjadi anggaran kesehatan, kata dia.
Ia menyampaikan sejak 2016 guru SMA dan sederajat sudah dialihkan statusnya menjadi pegawai provinsi sehingga daerah punya dana alokasi umum yang bisa dialihkan untuk jaminan kesehatan masyarakat.
"Jangan sampai dana alokasi umum itu dipakai untuk tambahan tunjangan pegawai, sedangkan anggaran jaminan kesehatan minim, itu namanya kepala daerah egois karena mementingkan diri sendiri," katanya.
Ia juga mengkritik daerah yang menetapkan tunjangan pegawai lebih tinggi dari provinsi sementara jaminan kesehatan untuk rakyat masih terbatas.
Kalau ada kepala daerah yang fokus memikirkan jaminan kesehatan masyarakatnya, kalau ada pilkada pasti dipilih lagi, karena itu jangan segan-segan alokasikan saja dana untuk jaminan kesehatan, katanya lagi.
Irwan juga memberi solusi jika dana di daerah benar-benar terbatas maka bagi masyarakat miskin jaminan kesehatan bisa diambilkan dari dana zakat.
Ia melihat selama ini daerah sebenarnya sama-sama terbatas anggaran, tapi ada yang jaminan kesehatan masyarakatnya tinggi artinya ini tergantung kepedulian kepala daerah kemana anggaran digunakan.
Sementara untuk provinsi Irwan menyebutkan setiap tahun selalu anggaran yang dialokasikan untuk membantu jaminan kesehatan bagi warga di kabupaten kota berlebih bahkan hingga Rp50 miliar.
"Provinsi sudah mau bantu, tapi daerah tidak siap dengan dana pendampingan, sementara dana sudah disetujui di DPRD akhirnya bersisa," kata dia.
Irwan menambahkan pihaknya sudah mengeluarkan instruksi kepada bupati dan wali kota agar mengganggarkan secara maksimal di APBD masing-masing.
Kepada Organisasi perangkat daerah terkait juga mendata perusahan yang ada memastikan karyawannya sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, kata dia.
Sementara Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng dan Jambi, Siswandi menargetkan pada 2019 minimal 95 persen penduduk di Sumbar sudah menjadi peserta JKN-KIS.
Sampai April 2018 jumlah warga yang sudah terdaftar di Sumbar mencapai 4.109.400 jiwa atau sekitar 75 persen dan angka nasional saat ini sekitar 76 persen, kata dia. (*)
Video: Ikhwan Wahyudi
Gubernur minta bupati dan wali kota maksimalkan kepersertaan JKN-KIS warganya (Video)
Gubernur Sumbar Irwan Prayitnno pada forum komunikasi pemangku kepentingan utama kabupaten dan kota serta forum koordinasi pengawas dan pemeriksaan kepatuhan BPJS Kesehatan menuju "Universal Health Coverage" dihadiri para kepala daerah di Padang, Senin (14/5). (Antara Sumbar/Ikhwan Wahyudi)
Provinsi sudah mau bantu, tapi daerah tidak siap dengan dana pendampingan, sementara dana sudah disetujui di DPRD akhirnya bersisa
