Hal ini disampaikan Wakil Gubenur Sumbar pada saat memberikan sambutan Serah Terima dan Pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Perguruan Tinggi se-Sumbar pada 2018, di Auditorium UIN Imam Bonjol, Padang Senin.
Menurut Wagub, jika ingin berpolitik kuatkan dahulu kebutuhan papan, sandang serta ada usaha yang jelas, bukan berarti yang muda dilarang berpolitik, akan tetapi mempersiapkan diri untuk segala sesuatu kehidupan itu lebih penting.
Hadir dalam kesempatan itu, bupati dan walikota se-Sumbar mewakili, Rektor UIN Imam Bonjol, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Prov. Sumbar dan utusan 10 Perguruan Tinggi baik Negeri maupun swasta di Sumatera Barat.
"Saat ini ananda mesti usahakan nilai IPK 3.0, agar mampu bersaing secara kompetitif dalam mencari kesempatan kerja dimanapun. Melengkapi semua keahlian, berbahasa, teknologi informasi yang terpenting itu jangan lupakan shalat lima waktu," sarannya.
Dalam pelaksanaan pendidikan sesuai UU No 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 ayat 2 menyatakan, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan salah satu implementasi dari undang-undang tersebut Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Bagi mahasiswa tujuan KKN-PPM, pertama memperoleh pengalaman belajar terlibat langsung dalam masyarakat, merumuskan, memecahkan masalah pembanguan secara pragtis dan interdisipliner.
Kedua dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu teknologi dan seni dalam upaya menumbuhkan percepatan kader-kader pembangunan. Kemudian juga mentranformasikan pengetahuan sikap dan keterampilan kepada masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan di daerah.
Nasrul Abit juga menyampaikan, saat ini pemerintah provinsi tengah berjuang melepaskan tiga kabupaten (Pasaman Barat, Solok Selatan dan Mentawai) keluar dari kategori daerah tertinggal.
"Kita berharap dengan adanya program KKN-PPM, akan mampu memberikan kegairahan kemajuan pada ketiga daerah-daerah tersebut. Pengalaman baru dan tantangan baru bagi mahasiswa KKN di daerah ini tentu akan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan," katanya.
Sebagai warga baru mahasiswa sebaiknya dapat berlaku baik dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya, tambah mantan bupati Pesisir Selatan dua periode itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang diwakili sekretaris menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan KKN-PPM merupakan implementasi program kegiatan pemerintahan dalam pembangunan nasional.
Baik dari Pemprov. Sumbar, pemkab/ko dengan menerapkan ilmu pendidikan yang ada pada perguruan tinggi kepada masyarakat melalui pengabdian masyarakat.
Saat ini ada 10 perguruan tinggi se-Sumbar dengan jumlah mahasiswa 12.582 orang yang berlokasi di 12 kabupaten dan enam kota.*
