Pulau Punjung, (Antaranews Sumbar) - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Emal Suhedi berharap pemerintah dapat memperhatikan penyadang disabilitas agar hak mereka terpenuhi secara proposional.
"Kami dari IDI siap bekerja sama dengan pemerintah Dharmasraya mengenai hal ini," katanya di sela-sela kegiatan pemeriksaan kesehatan 107 penyadang disabilitas di Pulau Punjung, Kamis.
Menurut dia, pemerintah melakukan instansi terkait harus lebih proaktif menggelar kegiatan bersifat edukatif bagi anak berkebutuhan khusus secara berkelanjutan dalam segi kesehatan.
"Banyak yang dapat dilakukan, seperti penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan serta kegiatan sosial lainnya, belakangan hal ini saya lihat masih kurang dilaksanakan," katanya.
Ia mengungkapkan IDI Dharmasraya telah menyepakati kerjasama dengan tiga sekolah luar biasa (SLB) dalam edukasi kesehatan, salah satu poin kerjasama itu membina pembentukan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
IDI juga mendorong penyandang disabilitas ikut dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kata dia supaya hak kesehatan mereka terjamin secara keseluruhan.
"Penyandang disabilitas harus memperoleh porsi berbeda dalam hal pelayan kesehatan, khusus BPJS harus ada kartu tersendiri bagi mereka, tentu juga harus ada regulasi yang mengatur itu," ujarnya.
IDI Dharmasraya menggelar pemeriksaan kesehatan 107 anak penyandang disabilitas, dalam rangka memperingati Hair Bakti Dokter Indonesia (HBDI) ke-110, sebut dia.
"Kagiatan hari ini merupakan bentuk peduli kami organisasi dokter terhadap anak-anak berkebutuhan khusus," ujarnya.
Sebelumnya dalam rangka memperingati HBDI, kata dia IDI Dharmasraya juga memberi pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto. Dilanjutkan buka bersama penyandang disabilitas pada 20 Mei 2018.
"Puncak peringantan HBDI tahun ini dipusatkan di Padang pada 30 Mei, kegiatannya Seminar Nasional dengan tema Disabilitas," tambah dia. (*)
IDI Dharmasraya harapkan penyandang disabilitas diperhatikan secara proporsional
Seorang anak penyandang disabilitas berpose bersama Dokter usai mendapat pemeriksaan kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan bagi 107 anak yang dilaksanakan Ikatan Dokter Indonesia Dharmasraya, Sumatera Barat, Kamis (3/5). (ANTARASUMBAR/Ilka Jensen)
Penyandang disabilitas harus memperoleh porsi berbeda dalam hal pelayan kesehatan, khusus BPJS harus ada kartu tersendiri bagi mereka, tentu juga harus ada regulasi yang mengatur itu
