DPRD Solok Selatan dorong Pemkab segera evaluasi kinerja OPD

Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Wakil Ketua DPRD Solok Selatan, Sumbar, Armen Syahjohan mendorong pemerintah setempat untuk segera mengevaluasi organisasi perangkat daerah sebagai upaya meningkatkan peringkat kinerja pemerintahan.

"Ini sangat disayangkan jika benar peringat kinerja pemerintahan Solok Selatan paling bawah di Sumbar. Kinerja OPD harus segera dievaluasi oleh kepala daerah," ujarnya di Padang Aro, Jumat.

Hal ini ia sampaikan terkait jebloknya nilai kinerja pemerintahan Pemkab Solok Selatan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, Solok Selatan berada di urutan 346 dengan nilai 2.5555.

Sementara pada tingkat Sumbar, Solok Selatan berada di nomor paling akhir, yakni 19 atau di bawah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai 2.9002.

Untuk nomor satu Kota Payakumbuh dengan nilai 3.3077 dan nomor dua Kabupaten Tanah Datar dengan nilai 3.2628.

Menurut politisi Gerindra ini, evaluasi kinerja harus terjadwal dan berkesinambungan. Bila perlu, imbuhnya harus dilakukan mutasi dan rotasi.

"Kinerja pemerintahan, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah tapi juga perlu dorongan oleh kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Pemerintahan tidak jalan jika kepala OPD tidak bergerak," jelasnya.

Yang tak kalah penting, lanjutnya kepala OPD harus mampu menciptakan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang mengemban amanah harus orang yang benar-benar berkualitas sehingga muncul inovasi-inovasi," ujarnya.

Dalam mengisi jabatan, ia mengingatkan agar menggunakan mekanisme yang telah diatur, yakni seleksi terbuka atau lelang jabatan.

"Solok Selatan butuh sumber daya manusia yang mumpuni. Jauhkan dari nepotisme," terangnya.

Selain itu, para kepala OPD juga perlu ditingkatkan sumber dayanya dengan memberikan bimbingan teknis dengan kementerian masing-masing.

"Jangan hanya kepala bidan atau kepala seksi, tapi kepala OPD juga perlu diberi bimtek," katanya. (*)