Pariaman optimistis raih kota layak anak kategori nindya

Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat optimistis bisa meraih predikat Kota Layak Anak kategori Nindya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

"Hingga saat ini jumlah poin yang telah dikumpulkan mencapai 884,5 sudah melebihi target minimal kategori nindya sebesar 700 hingga 800 poin," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman, Alfian Harun di Pariaman, Kamis.

Ia mengatakan kementerian terkait telah melakukan tahapan evaluasi pada 13 hingga 17 Maret 2018. Kemudian dilanjutkan tahap verifikasi administrasi pada 7 hingga 14 April 2018.

"Sebelumnya pemerintah daerah telah mengirimkan berbagai data yang dibutuhkan untuk mencapai kota layak anak kategori nindya," katanya.

Kemudian setelah itu lanjut dia, tim penilai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan tahapan verifikasi ke lapangan untuk menyesuaikan data yang telah dikirim tersebut pada 15 hingga 30 Juni 2018.

Pihaknya menyampaikan sebelum tim verifikasi berkunjung ke Kota Pariaman, pihaknya terlebih dahulu melengkapi berbagai data yang masih kurang.

Sebagai contoh ujar dia, pengecekan surat edaran dilarang merokok di instansi sekolah dan Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di daerah itu.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3AKB, Evi Irma mengatakan kota layak anak merupakan salah satu pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak di Indonesia.

Kota layak anak ujarnya, memiliki beberapa tahapan pertama kategori Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Khusus Kota Pariaman sejumlah infrastruktur pendukung kota layak diantaranya Puskesmas Padusunan ramah anak, sekolah ramah anak seperti Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 3, SMPN 1 Sekolah Dasar Negeri 19 dan SD Negeri 01 Kurai Taji.

Selain itu kata dia, pemerintah daerah juga telah bekerja sama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merealisasikan surat edaran dilarang merokok di kawasan sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. (*)