Tanah Datar dukung netralitas dalam pelaksanaan pilkada

id Pilkada Tanah Datar,Pilkada Serentak

Tanah Datar dukung netralitas dalam pelaksanaan pilkada

Upacara gabungan yang diikuti oleh jajaran TNI, Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Selasa (17/4). (ANTARA SUMBAR/Istimewa)

Batusangkar, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat bersama jajaran TNI dan Polri di daerah itu sepakat untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tanah Datar, Mukhlis di Batusangkar, Selasa, menyebutkan upacara integrasi yang digelar merupakan bentuk dukungan daerah tersebut dalam pelaksanaan Pilkada 2018.

"Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kita dalam pelaksanaan pilkada yang akan digelar di beberapa daerah, sekalipun tahun ini Tanah Datar tidak ikut dalam pilkada tersebut," katanya usai upacara gabungan yang diikuti oleh segenap Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI serta Polri yang digelar di Makodim 0307 Tanah Datar.

Ia menyebutkan upacara integrasi antara jajaran TNI, Polri dan ASN tersebut juga merupakan salah satu bentuk persiapan menjelang dilaksanakannya pemilu pada tahun 2019.

Kapolres Tanah Datar, AKBP Bayuaji Yudha Prajas selaku pimpinan upacara gabungan yang membacakan sambutan Panglima TNI mengajak TNI untuk selalu mengutamakan netralitas.

Ia mengatakan netralitas harus tetap dijaga sekalipun ada purnawirawan yang ikut berpolitik, namun prajurit TNI tidak boleh terpengaruh, karena hal itu juga sebuah bentuk penghargaan negara bagi purnawirawan TNI maupun Polri.

Sekalipun Tanah Datar tidak ikut dalam pilkada tahun 2018, akan tetapi dalam waktu dekat akan ada pilkada serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia dan pada tahun selanjutnya juga akan disambut dengan pelaksanaan pemilu.

Hal itu merupakan tantangan yang harus dihadapi, sebab pesta demokrasi tersebut biasanya akan diikuti dengan meningkatnya suhu perpolitikan di tanah air.

Kerawanan akan timbul, bila hal itu dibarengi dengan berbagai tindakan kontra produktif, seperti kampanye hitam dan provokasi serta pengerahan masa yang anarkis.

"Untuk itu Panglima TNI mengimbau prajurit dan ASN TNI untuk tidak bersikap reaktif terhadap segala isu yang berkembang, tetap fokus pada tugas dan membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat dan apabila ada masyarakat yang meminta konfirmasi maka sampaikan penjelasan yang tidak memperkeruh suasana," katanya.