Gawat.. Kota Padang baru memiliki empat shelter tsunami, BPBD: idealnya 100 shelter

Padang, (Antaranews Sumbar) - Kota Padang Sumatera Barat baru memiliki empat bangunan shelter yang dapat digunakan ketika bencana gempa dan tsunami melanda wilayah itu, kata pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

“Keempat bangunan itu berada di kawasan Tabing, Ulak Karang, Asrama Haji, dan Air Tawar,” kata Kepala BPBD Padang, Edi Hasymi dihubungi dari Padang, Senin.

Ia mengatakan idealnya Padang memiliki 100 shelter mengingat panjangnya garis pantai dan padatnya penduduk di kawasan itu.

Untuk menambah kekurangan itu pihaknya telah melakukan koordinasi dengan puluhan pemilik atau pengelola gedung tinggi yang berada di zona merah tsunami di kota itu.

Awalnya telah ada 70 bangunan yang akan dijadikan shelter tambahan berupa bangunan kantor, sekolah dan hotel yang ada di zona merah.

Namun setelah dilakukan verfikasi terhadap kualitas gedung dan kemampuannya bertahan terhadap gempa, akhirnya hanya 58 bangunan yang dipilih.

“Pengelola 58 unit bangunan itu kami ajak bertemu dan membicarakan persoalan ini. Namun jumlah gedung kemungkinan akan berkurang karena akan kami verifikasi ulang,” kata dia.

Ia mengatakan selain tekstur bangunan yang kuat, gedung yang dijadikan shelter harus memiliki daya tampung yang cukup serta memiliki akses terbuka bagi umum.

“Bencana dapat terjadi kapan saja, bangunan yang kami gandeng menjadi shelter tentu harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya,” ujarnya.

Ia mengatakan selain itu pihaknya terus melakukan sosialisasi terhadap mitigasi bencana di kota itu.

Kemudian juga merancang program “Cerdas Bencana” yang menyasar kepada seluruh masyarakat mulai dari keluarga cerdas bencana, sekolah cerdas bencana, masjid cerdas bencana, kelurahan cerdas bencana dan lainnya.

Program ini bertujuan agar masyarakat memahami dan memiliki pengetahuan dalam menghadapi bencana alam ketika berada di rumah atau di luar rumah mereka.

Dengan program itu diharapkan warga dapat mempelajari tanda-tanda bencana seperti hujan lebat mengakibatkan longsor dan banjir, atau badai mengakibatkan tumbangnya pohon, gempa berujung tsunami dan sebagainya.

“Apabila masyarakat memiliki pengetahuan tentu pelaksanaan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan baik dan meminimalkan jumlah korban jiwa,” kata dia.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius meminta agar pemerintah daerah harus serius dalam mempersiapkan mitigasi bencana agar meminimalkan korban jiwa apabila terjadi bencana gempa dan tsunami.

“Bencana tidak dapat diprediksi namun tugas pemerintah adalah melakukan pengurangan dampak bencana,” kata dia.

Ia mengatakan saat ini wilayah Sumatera Barat masih terancam aktivitas kegempaan di zona Megathrust Mentawai.

“Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dan daerah agar mitigasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan,” ujarnya. (*)