Hasil tangkapan nelayan tradisional didorong KKP untuk diekspor

id nelayan

nelayan (pixabay.com)

Guna mendorong produksi hasil tangkapan nelayan tradisional, KKP akan memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan berupa jaring sebagai pengganti alat tangkap ikan yang dilarang dan masih digunakan nelayan
Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Hasil tangkapan dari nelayan tradisional dari berbagai daerah didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk diekspor dalam bentuk komoditas perikanan .

"Saya beberapa waktu lalu melakukan pertemuan dengan Pelindo IV. Mereka nanti akan membawa 'cold storage' terapung untuk membeli ikan dari nelayan tradisional, dan langsung ekspor dari Timur Indonesia," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam siaran pers, di Jakarta, Selasa.

Menteri Susi mengutarakan hal tersebut dalam kunjungan kerjanya ketika berada di Kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace di Pelabuhan Papua Barat, Sabtu (17/3).

Menurut dia, rencananya ekspor ikan dari hasil tangkapan nelayan tradisional tersebut akan mulai berjalan dalam waktu satu atau dua bulan ke depan.

Selain itu, ujar dia, guna mendorong produksi hasil tangkapan nelayan tradisional, KKP akan memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan berupa jaring sebagai pengganti alat tangkap ikan yang dilarang dan masih digunakan nelayan.

"Alat tersebut tidak hanya akan melestarikan lingkungan dan biota laut, namun bisa meningkatkan hasil tangkapan serta menyejahterakan para nelayan," katanya pula.

Menteri Susi juga menegaskan, dengan adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak, pemerintah tidak bermaksud untuk menyengsarakan nelayan khususnya nelayan tradisional.

Menteri Susi juga berpesan agar upaya yang dilakukan KKP dalam menghentikan kapal asing dan alat tangkap trawl, dan juga penindakan penangkapan ikan merusak dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menegaskan pemerintah perlu mempercepat berbagai program terkait agenda peningkatan kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

"Penghasilan nelayan sudah tidak sesuai dan tidak seimbang dengan kebutuhan pokok sehari-hari, baik kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya," kata Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan KNTI Misbachul Munir.

Menurut dia, di tengah kondisi pengelolaan perikanan nasional yang tak kunjung membaik, berdampak kepada rendah harga ikan di sejumlah kampung nelayan.

Dia berpendapat hingga kini nelayan tidak kuasa atas pengendalian pasar yang dilakukan oleh kalangan tengkulak.

"Pemerintah harus segera melakukan akselerasi agenda kesejahteraan nelayan pada tahun 2018 melalui bantuan pemerintah, seperti bantuan kapal yang harus dimonitoring secara ketat agar tepat sasaran dan sesuai target," katanya lagi.
Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar