Langkah Hendrajoni majukan pendidikan di Pesisir Selatan

id Hendrajoni

Langkah Hendrajoni majukan pendidikan di Pesisir Selatan

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni menyerahkan surat keputusan penunjukan sebagai bapak angkat" SMPN I Lengayang kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pesisir Selatan, Ahda Yanuar. (Istimewa)

Painan, (Antaranews Sumbar) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Hendrajoni menerbitkan surat keputusan terkait penunjukan "bapak angkat" untuk 75 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah itu sebagai upaya mendongkrak kualitas pendidikan yang sempat anjlok beberapa tahun terakhir.

Hendrajoni di Painan, Senin, menyebutkan, "bapak angkat" tersebut merupakan pejabat pemerintah kabupaten yang diberikan tanggung jawab membina sekolah sesuai penunjukan.

Ia menambahkan surat keputusan penunjukan diterbitkan dengan Nomor 400/138/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 16 Maret 2018.

Pada surat itu beberapa pejabat yang ditunjuk ialah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pesisir Selatan, Suardi, sebagai "bapak angkat" SMPN I Koto XI Tarusan. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Pesisir Selatan, Yunasri, sebagai "bapak angkat" SMP I Bayang.

Selanjutnya, Kepala Badan Pendapatan Pesisir Selatan, Dasrianto Putra, sebagai "bapak angkat" SMPN I Bayang Utara dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pesisir Selatan, Ahda Yanuar "bapak angkat" SMPN I Lengayang.

Melalui penunjukan itu ke depan meningkat atau tidaknya mutu pendidikan selain akan ditentukan kepala sekolah dan jajaran guru juga ditentukan oleh "bapak angkat" yang ditunjuk.

Pada pertengahan 2017, hasil Ujian Nasional (UN) SMP di daerah itu anjlok bahkan menempati peringkat terakhir dari jumlah kabupaten/kota di provinsi setempat.

Terkait hal itu, sebelumnya, Ketua DPRD setempat, Dedi Rahmanto Putra, meminta pemerintah kabupaten segera mengevaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

"Kami mendorong evaluasi dilakukan sesegera mungkin serta menyeluruh termasuk penggantian pejabat di dinas tersebut. Tanpa terkecuali," katanya.

Hal tersebut, ujarnya, mutlak dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Namun pihaknya menekankan pengisian formasi berikutnya di dinas tersebut harus murni karena kemampuan bukan karena dorongan lain.

Jika tidak begitu katanya, maka dunia pendidikan di kabupaten itu tidak akan mampu bersaing dengan kabupaten/kota lain dan akan terus berada di posisi terakhir.