Tanggapan China terkait usulan Indonesia patroli bersama di Laut China Selatan

id Laut China Selatan,Lu Kang

Tanggapan China terkait usulan Indonesia patroli bersama di Laut China Selatan

Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) berbincang dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/18)

Beijing, (Antaranews Sumbar) - Kementerian Luar Negeri China memberikan tanggapan atas upaya Indonesia mengajak negara-negara anggota ASEAN lainnya melakukan patroli bersama di wilayah sengketa Laut China Selatan.

"Saya belum tahu informasi seperti itu yang dikeluarkan secara resmi dari pihak Indonesia. Tapi usaha bersama China dan negara-negara ASEAN telah menjadikan situasi Laut China Selatan makin stabil dan membaik," kata juru bicara Kemenlu China, Lu Kang, di Beijing, Jumat (16/3).

Menurut Lu Kang, China dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN itu telah bekerja sama menerapkan deklarasi tata perilaku (DOC) yang mewadahi semua pihak bersengketa untuk berkomunikasi dan bertukar pandangan mengenai LCS.

ASEAN dan China, lanjut Lu Kang, saat ini juga sedang memulai konsultasi mengenai aturan tata perilaku (COC) di perairan sengketa yang bernilai ekonomi tinggi, baik sebagai lalu lintas utama perniagaan maupun sumber daya alam yang melimpah, itu.

"Dengan adanya upaya China dan ASEAN berkomitmen menjaga perdamaian, stabilitas pembangunan, dan kemakmuran kawasan, kami berharap dukungan dari semua negara non-kawasan," ujarnya sebagaimana dikutip laman resmi Kemenlu China, Sabtu.

Sejumlah media di Indonesia memberitakan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Jumat (16/3), melobi negara-negara ASEAN lainnya untuk melakukan patroli bersama di Laut China Selatan.

China dianggap telah menguasai 90 persen wilayah perairan Laut China Selatan yang disengketakan beberapa pihak antara lain Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan China sendiri.

Indonesia memang tidak termasuk negara yang terlibat sengketa, namun faktanya Indonesia pernah berselisih paham dengan China terkait hak penangkapan ikan di perairan sekitar Pulau Natuna yang menghadirkan militer kedua negara itu.