Padang, (Antaranews Sumbar) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat tiga daerah di Sumatera Barat (Sumbar) tingkat kepesertaan masyarakatnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih di bawah 70 persen.
"Hingga Februari 2018 tiga daerah yan masih di bawah 70 persen tersebut yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Sijunjung," kata Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng Jambi, Andi Ashar di Padang, Senin.
Menurut dia saat ini tingkat kepesertaan JKN-KIS Sumbar sudah hampir mencapai 71 persen dari total penduduk.
"Artinya ada waktu delapan bulan lagi untuk mengejar tingkat kepesertaan hingga 100 persen," kata dia.
Ia menyampaikan untuk badan usaha yang telah mendaftarkan karyawannya paling banyak ada di Padang dan Pasaman Barat.
"Berdasarkan pendataan kami masih ada 192 badan usaha yang potensial untuk memperluas cakupan kepesertaannya," ujarnya.
Ia mengakui BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri untuk mengoptimalkan tingkat kepesertaan dan dalam hal ini pihaknya bekerja sama dengan BPJS Ketenakerjaan dan Disnakertrans.
Pada sisi lain ia menyampaikan indeks kepuasan badan usaha terhadap pelayanan BPJS Kesehatan mencapai 70 persen.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyekapati kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar guna mengoptimalkan kepatuhan pelaku usaha mendaftarkan karyawan sebagai peserta JKN-KIS.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Nasrizal mengatakan untuk meningkatkan tingkat kepesertaan tenaga kerja dalam program JKN-KIS, pemprov telah mengeluarkan peraturan Gubernur no 5 2012 berisi edaran untuk mengikutsertakan pekerja pemerintah non PNS sebagai peserta.
Selain itu kami telah mengumpulkan pimpinan perusahaan dengan beragam kelompok usaha untuk menyosialisasikan aturan terbaru ketenagakerjaan, kata dia
"Kami juga melakukan validasi data badan usaha berdasarkan hasil sensus ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik," tambahnya.
Tiga kabupaten yang kepesertaan JKN-KIS kurang 70 persen
