Penerapan smart city di Padang Pariaman persingkat birokrasi pelayanan (Video)

id Suhatri Bur

Penerapan smart city  di Padang Pariaman persingkat birokrasi pelayanan (Video)

Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur membuka Sosialisasi Smart City dan Pengembangan e-government, di Parit Malintang, Senin (12/3). (ANTARA SUMBAR/ Aadiat MS)

Selama ini segala urusan terasa lambat karena dihambat birokrasi
Parit Malintang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat berupaya mempercepat menerapkan kabupaten/kota pintar atau smart city guna mempersingkat birokrasi dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat di daerah itu.

"Selama ini segala urusan terasa lambat karena dihambat birokrasi," kata Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur saat membuka Sosialisasi Smart City dan Pengembangan e-government, Parit Malintang, Senin.

Menurutnya hal tersebut dapat diatasi dengan diterapkannya smart city sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang selama ini dihambat oleh birokrasi dapat teratasi.

Namun dalam penerapannya, lanjutnya organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan masyarakat harus fokus mempelajarinya karena justru bisa menjadi penghalang terlebih aplikasi yang disediakan banyak.

"Padahal smart city itu untuk mempermudah kita," katanya.

Oleh karena itu, ia memerintahkan OPD dan camat serta meminta masyarakat di daerah itu untuk mulai mempelajari teknologi informatika sehingga smart city benar-benar menjadi alat untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mempersiapkan dan mempercepat penerapannya kabupaten tersebut menjadi smart city maka pihaknya telah menerima sejumlah tenaga ahli.

Bahkan, kata dia pihaknya telah melakukan studi tiru ke sejumlah daerah yang telah menerapkan smart city di antaranya Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kabupaten Siduarjo.

"Dan kita bekerjasama dengan perusahaan teknologi informatika Lintasarta," ujarnya.

Ia berharap dengan mempersiapkan sumber daya manusia dengan mempelajari teknologi informasi serta berkerjasama dengan perusahaan maka dapat mempercepat penerapan smart city di daerah itu.

Sementara itu, Vice Presiden Lintasarta, Choirul Friyana mengatakan untuk menjadi daerah yang smart city diperlukan dukungan dari semua pihak mulai pejabat di OPD sampai ke masyarakat.

"Meskipun dinas terkait mempersiapkan infrastruktur tapi masyarakat dan OPD tidak menjalankannya maka rencana tersebut akan percuma," ujar dia.

Ia berharap dengan adanya smart city maka perkembangan teknologi informasi akan semakin pesat sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik di daerah itu. (*)

Video: Aadiat MS