Padang, (Antaranews Sumbar) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai kualitas pendidikan berbanding lurus dengan anggaran yang tersedia karena itu ia menghapus sekolah gratis untuk SMA/SMK di daerah itu.
"Sekolah tidak mungkin membuat inovasi dan program unggulan jika tidak didukung anggaran. Akhirnya kualitas lulusannya juga tidak sesuai dengan harapan," kata dia di Padang, Jumat.
Sekolah gratis itu diganti dengan sekolah yang berkeadilan, artinya anak-anak orang yang memiliki kemampuan finansial harus membayar, sedangkan anak kurang mampu digratiskan.
Tidak hanya gratis, malah diberi bantuan seperti pakaian, tas, buku, bahkan uang makan dan transportasi.
Konsep itu akan memberikan ruang kepada sekolah untuk berinovasi membuat program pendidikan yang menjadi keunggulannya.
Kualitas lulusan sekolah tersebut juga akan lebih baik dan bisa bersaing dengan lulusan sekolah lain.
Sekolah berkeadilan itu didasari Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum agar tidak dinilai sebagai pungutan liar (pungli).
"Konsep ini diperbolehkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, kepolisian dan kejaksaan,"kata dia.
Pergub masih dalam proses dan diharapkan keluar dalam minggu ini.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman mengatakan draft Pergub telah dikoordinasikan dengan Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumbar.
"Beberapa revisi yang disarankan biro hukum telah kita laksanakan. Minggu ini diharapkan Pergub selesai," katanya. (*)
Ini alasan gubernur Sumbar menghapus sekolah gratis untuk SMA/SMK
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. (ANTARA SUMBAR/ Istimewa)
Sekolah tidak mungkin membuat inovasi dan program unggulan jika tidak didukung anggaran. Akhirnya kualitas lulusannya juga tidak sesuai dengan harapan
