Anggaran pembangunan sumber daya air Sumbar naik Rp141 miliar, ini penggunaannya

Padang, (Antaranews Sumbar) - Anggaran pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di Provinsi Sumatera Barat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V mengalami kenaikan sebesar Rp141 miliar dari Rp816 miliar pada 2017 menjadi Rp957,7 miliar pada 2018.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Maryadi Utama di Padang, Kamis, mengatakan kenaikan tersebut sesuai dengan target pemerintah pusat salah satunya dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Sumbar dengan pembangunan empat irigasi untuk peningkatan produksi pertanian.

"Kemudian upaya pengendalian banjir, pembangunan empat embung konservasi dan kegiatan lainnya," sebutnya.

Pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan tersebut, jelasnya yaitu pembangunan irigasi Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman pada 2018 dengan luas 3.289 hektare, anggaran Rp143 miliar.

"Proyek pembangunan irigasi batang Anai itu merupakan pengerjaan dengan kontrak tahun jamak yang sebelumnya telah dimulai pada tahun 2017 dan ditargetkan selesai pada 2019," kata dia.

Kemudian pembangunan irigasi Batang Bayang di Kabupaten Pasaman Barat, luas 6.500 hektare dengan anggaran sebesar Rp270,18 miliar yang juga ditargetkan selesai pada 2019.

Serta, pembangunan irigasi Batang Sinamar di Kabupaten Tanah Datar dengan luas 3.200 hektare, anggaran Rp270 miliar.

"Sementara anggaran pembangunan irigasi Sawah Laweh di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar Rp150 miliar yang terdiri dari dua paket pengerjaan," katanya.

Jika pengerjaan irigasi Saweh Laweh telah selesai maka akan dapat mengaliri arel pertanian pada pada sepuluh kecamatan di daerah itu.

Ia berharap dengan pembangunan irigasi tersebut nantinya dapat berdampak terhadap ketahanan pangan dan juga peningkatan pembangunan di Sumbar.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono mengatakan, pembangunan irigasi pertanian berperan dalam pemerataan pembangunan di daerah.

"Kelihatan sekali bahwa pembangunan irigasi pertanian tidak hanya meningkatkan produksi pangan dan non pangan, tapi juga untuk meminimalisasi ketimpangan untuk pemerataan pembangunan," kata dia. (*)