Proyek infrastruktur Solok Selatan didominasi paket kecil

id proyek infrastruktur

Proyek infrastruktur Solok Selatan didominasi paket kecil

Ilustrasi - (ANTARA SUMBAR/Iggoy el Fitra/09)

Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mengalokasikan Rp117 miliar yang terbagi menjadi 236 paket proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tahun ini dalam memperlancar akses masyarakat. Dari jumlah paket itu yang terbanyak merupakan paket kecil yang nilainya di bawah Rp200 juta.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Solok Selatan, Adwisd Patris Bimbe di Padang Aro, Rabu, menyebutkan paket proyek yang akan ditender jumlahnya tidak terlalu banyak dan semuanya sudah didaftarkan ke LPSE. Sedangkan sisanya adalah paket kecil atau di bawah Rp200 juta yang melalui penunjukan langsung.

"Dari dana Rp117 miliar dibagi menjadi 236 paket proyek termasuk perencanaan dan pengawasan dan kami sudah mendaftarkan 24 paket ke LPSE untuk ditender," katanya.

Alokasi dana Rp117 miliar dimanfaatkan untuk peningkatan ruas jalan sebesar Rp44 miliar, peningkatan daerah perkotaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 20 miliar, peningkatan jalan jembatan pedesaan Rp21 miliar serta pembangunan jembatan Rp27 miliar dan beberapa paket lainnya senilai Rp2 miliar.

Ia menyebutkan, tahun ini yang menjadi kendala adalah banyak proyek yang tidak memiliki konsultan karena keterbatasan anggaran.

Guna mengatasinya pemerintah setempat akan meningkatkan pengawasan dari petugas.

Seharusnya anggaran untuk pengawasan satu persen dari alokasi anggaran pembangunan tetapi tahun ini tidak ada.

Sedangkan kalau hanya mengandalkan pegawai saja jumlahnya terbatas dan juga banyak tugas lain yang dikerjakannya.

"Satu pengawas mengawasi 10 paket pekerjaan dan tentu saja hasilnya tidak maksimal," katanya.

Satu PPTK memegang minimal 50 paket pekerjaan dan untuk pekerjaan besar pihaknya cuma memiliki tiga pengawas.

Dengan jumlah paket pekerjaan yang ada dibandingkan dengan pengawas sangat tidak seimbang.

Kalau dengan 236 paket yang ada tahun ini akan sulit mengawasinya karena bila dihitung satu hari meninjau satu proyek maka butuh setahun meninjau semua proyek.

Selain itu kata dia, tunjangan kerja juga belum seimbang dengan beban kerja.