Baznas bantu bedah rumah dua keluarga miskin di Solok Selatan

id Abdul Rahman

Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman. (ANTARA SUMBAR/Joko Nugroho)

Bantuan ini berasal dari zakat masyarakat setempat yang dikumpulkan oeh Baznas
Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat membantu membedah rumah dua keluarga miskin yang sudah tidak layak huni di Jorong Jujutan Kecamatan Sangir daerah setempat.

"Bantuan sebesar Rp15 juta ini berasal dari zakat masyarakat yang dikumpulkan oleh Baznas," kata Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman saat penyerahan dana kepada dua penerima di Padang Aro, Selasa.

Ia mengatakan setiap tahun pemerintah daerah selalu mengadakan bedah rumah keluarga miskin dengan harapan pada 2019 tidak ada lagi rumah tidak layak huni, sesuai harapan Solok Selatan yang ingin keluar dari predikat daerah tertinggal.

Pada 2018 Kemenpupera juga membantu Solok Selatan membedah 600 unit rumah masyarakat miskin tidak layak huni.

"Bedah rumah akan dilaksanakan merata di setiap nagari sehingga distribusinya merata," kata dia.

Selain menyerahkan bantuan bedah rumah, Wabup Abdul Rahman juga menyerahkan bantuan sembako, tikar, kompor gas, makanan ringan dan selimut.

Ia berpesan agar bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan, agar target untuk membuat rumah layak huni dapat tercapai.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Solok Selatan Jon Kapi mengatakan, total anggaran yang disalurkan oleh Kemenpupera untuk bantuan bedah rumah mencapai Rp9 Miliar.

Bantuan tersebut berasal dari Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Tahun ini merupakan tahun kedua Solok Selatan memperoleh bantuan BSPS oleh Kemenpupera.

"Selama ini Solok Selatan memang kesulitan anggaran dalam mewujudkan upaya pengentasan kemiskinan melalui program 1000 rumah, dan bantuan dari Kemepupera sebagai jalan keluarnya dan patut kita apresiasi," katanya.

Penerima bantuan program rumah swadaya atau BSPS ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permen PERA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan BSPS.

Setiap penerima BSPS ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Rumah Swadaya (PPK-BRS) wilayah atas dasar usulan yang telah dilakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi seperti KTP, kepemilikan lahan/tanah, keterangan penghasilan, dan lainnya. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar