Mengatasi dampak bencana gempa, ini kata kepala BMKG

id bmkg

Mengatasi dampak bencana gempa, ini kata kepala BMKG

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.

Kesiapan menghadapi bencana telah terbukti di Jepang dapat memperkecil risiko jumlah korban dan kerugian, maka upaya mitigasi gempa bumi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan komprehensif
Jakarta (Antaranews Sumbar) - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan untuk mengatasi kemungkinan dampak bencana gempa bumi perlu digalakkan gladi evakuasi rutin.

"Kegiatan sosialisasi gempa bumi dan gladi evakuasi harus digalakkan secara rutin dan terus-menerus, baik di sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, rumah sakit, hotel dan di gedung-gedung publik di tengah-tengah masyarakat," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, hal tersebut akan dapat menjadikan seluruh masyarakat lebih paham dan lebih siap dalam menghadapi bencana, serta lebih trampil dan cekatan dalam melindungi ataupun menyelamatkan dirinya saat terjadi gempa.

"Kesiapan menghadapi bencana telah terbukti di Jepang dapat memperkecil risiko jumlah korban dan kerugian, maka upaya mitigasi gempa bumi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan komprehensif," tambah dia.

Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan kerja sama multi-lintas disipliner, multi-lintas sektor dan peran serta seluruh lapisan masyarakat, baik saat pra-bencana, saat terjadi bencana, dan pasca-bencana.

Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi di dalam suatu sistem mitigasi bencana gempa bumi yang berkelanjutan yang telah terbangun dengan Koordinasi BNPB, demi menjaga keselamatan masyarakat di daerah rawan gempa bumi.

Dengan melibatkan sinergi berbagai pihak, terutama BPBD/Pemerintah Daerah, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, BIG, LIPI, KKP, Basarnas, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan berbagai kementerian/lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terkait, dan yang terpenting adalah partisipasi warga masyarakat.

Namun sistem mitigasi tersebut masih perlu lebih diefektifkan lagi, terutama untuk edukasi publik dan gladi evakuasi secara rutin, dengan penyiapan rencana kontinjensi terpadu antar pihak/lembaga.

"Serta pengetatan pengawasan dalam penerapan pembangunan dan penataan ruang di daerah rawan gempa perlu dilakukan, dengan mengacu pada peta sumber dan bahaya gempa bumi tahun 2017 yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR dengan dukungan para pakar gempa bumi," ujar dia.

Wilayah Indonesia terletak di zona tumbukan lempeng-lempeng tektonik aktif, maka wilayah Indonesia menjadi kawasan yang rawan gempa bumi.

Karena tingginya potensi gempa bumi di Indonesia maka penting memperhatikan peta bahaya dan risiko bencana, sebelum merencanakan penataan ruang dan wilayah.