Tuapeijat (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat membahas pelayanan ketersediaan air bersih di daerah itu.
Pembahasan dalam rapat tindak lanjut hasil kunjungan Wakil Gubernur Nasrul Abit bersama forum koordinasi pimpinan daerah ke Kepulauan Mentawai akhir pekan lalu.
Rapat langsung dihadiri bupati dan wakil bupati Mentawai, guna menguatkan upaya tindaklanjut yang akan dilakukan dalam berbagai aspek.
Rapat tindak lanjut tersebut menghadirkan Asisten Bupati, Sekda, dan Kepala OPD di ruang rapat Bupati pada Kamis, 1 Maret 2018.
Pelayanan ketersediaan air bersih, kata bupati, belum sesuai dengan yang diharapkan, dan masih ada juga terjadi lempar tanggung jawab dua instansi antara Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan.
Setelah diteliti SOTK, kata bupati, penanganan air bersih dan drainase tak ada lagi di Dinas PUPR Mentawai maupun Dinas PKP.
"Kedepan agar tak terjadi lempar tanggung jawab, sehingga diputuskan pengelolaan kepada dinas PKP," tegasnya.
Sebab kebutuhan terhadap ketersediaan air bersih merupakan hal yang dasar bagi masyarakat Mentawai.
Justru itu, diminta perhatian yang fokus bagi instansi dipercayaan untuk mengelola secara tepat.
"Apabila pengelolaan air bersih untuk masyarakat masih sebraut, tentu akan menimbulkan multi dampak dan terutama warga kesulitan dapat air bersih," ujarnya. (*)
Pemkab Mentawai bahas pelayanan ketersedian air bersih
Bupati Mentawai Yadas Sabaggalet. (ist)
