Padang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk mengatasi kemacetan jalur Padang-Bukittinggi agar tidak memberikan pengaruh buruk terhadap sektor ekonomi dan pariwisata.
"Kemacetan berpengaruh terhadap perekonomian karena menghambat arus transporasi orang dan barang. Pariwisata juga terkena imbas buruk, karena itu perlu segera diantisipasi," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dihubungi dari Padang, Kamis.
Ia mengatakan itu terkait kemacetan pada dua titik jalur Padang-Bukittinggi yaitu Pasar Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar dan Pasar Padang Luar Kabupaten Agam.
Kemacetan di Pasar Koto Baru terjadi setiap hari Minggu, yaitu pada hari yang disebut masyarakat setempat sebagai hari pakan atau hari pasar.
Sementara untuk Pasar Koto Baru, macet terjadi dua hari yaitu pada hari Senin yang merupakan pasar sayur mayur dan hari Selasa yang merupakan hari Pakan.
Persoalan kemacetan pada dua pasar tradisional yang dibuka sekali seminggu pada hari pakan itu telah terjadi bertahun-tahun tanpa ada solusi.
"Sekarang kita upayakan pelebaran jalan untuk mengatasi kemacetan ini. Nanti kita hitung berapa anggarannya, kalau Rp10 miliar kita gunakan APBD," katanya.
Namun kalau anggarannya lebih dari itu, Pemprov Sumbar menurutnya akan mencoba meminta bantuan dari pemerintah pusat.
Terkait pelebaran jalan itu, Nasrul mengatakan alternatif yang ada adalah dengan menggeser sebagian area pasar ke lahan yang dimiliki PT KAI sehingga lahan yang ditinggalkan bisa digunakan untuk pelebaran jalan.
"Kita akan koordinasi dengan kementerian terkait agar bisa melobi PT KAI meminjamkan lahannya," kata dia.
Rp10 miliar untuk mengatasi macet Padang-Bukittinggi
Petugas mengatur pedagang yang berjualan di pintu masuk Pasar Padang Lua, Kabupaten Agam, hingga memakai sisi jalan dan menyebabkan kemacetan, Selasa (20/2). (ANTARA SUMBAR/ Ira Febrianti)
