Irigasi itu jebol akibat banjir dan menyebabkan ratusan hektare sawah kekeringan, dan sebanyak 465 kolam budidaya ikan tidak berproduksi, kami melakukan aksi damai agar pemkot mendengarkan aspirasi kami," kata Koordinator unjuk rasa, Fadli saat menyampaikan aspirasi di halaman kantor Balaikota Padang, Kamis.
Aksi itu diawali dengan berjalan kaki dari depan Kantor LPP TVRI Sumatera Barat menuju Kantor Balai Kota Padang di kawasan Aia Pacah, dan dilanjutkan dengan orasi menyampaikan tuntutan.
Dalam penyampaian aksi mereka membawa spanduk bertuliskan Sawah Kami Sudah Tandus, Jangan Biarkan Kami Kelaparan dan Jangan Biarkan Kolam Kering, petani sengsara, dan lainnya.
Ia mengatakan saat ini ada sekitar 104 hektare sawah yang kekeringan akibat jebolnya irigasi tersebut dan berdampak terhadap 1.034 hektare lahan yang terletak di tiga kelurahan yakni Koto Panjang Ikur Koto, Koto Pulai dan Bungo pasang.
Menurut dia kekeringan ini terjadi sejak Maret 2016, namun hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaiki irigasi ini. Padahal Pemkot Padang maupun Pemprov Sumatera Barat sudah beberapa kali ke lokasi untuk melihat kondisi irigasi tersebut, namun hingga saat ini belum ada langkah untuk memperbaikinya.
Kami ingin irigasi ini segera diperbaiki dan sawah masyarakat dapat dialiri air kembali, kata dia.
Saat ini pengerjaan telah dilakukan namun hanya memasukkan satu alat berat dan tujuh orang pekerja. Hal ini dipertanyakan oleh masyarakat karena proyek sebesar ini hanya dikerjakan oleh segelintir pekerja.
"Kami menilai kontraktor tidak profesional dalam mengerjakan proyek ini. Kita ingin pengerjaan proyek memiliki kualitas yang bagus sesuai dengan anggaran yang dikucurkan," kata dia.
Pejabat Balai Wilayah Sungai Sumatera V Ali Rahmat mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp65 miliar untuk irigasi Koto Tuo dan Koto Pulai yang ditargetkan selesai 2019. Kegiatan pembangunan telah dimulai pada Desember 2017 dan saat ini masih berjalan.
"Kami akan melakukan percepatan di bendung Koto Tuo sebagaimana permintaan masyarakat, dan akhir tahun ini kita targetkan dapat diselesaikan," katanya.
Terkait kontraktor yang disangsikan oleh masyarakat dalam melakukan pekerjaan pihaknya akan melakukan evaluasi.
Ia mengakui dalam melakukan pengerjaan tersebut dilakukan dalam satu paket yakni Bendung Koto Pulai dan Koto Tuo. Pekerjaan pertama yang dilakukan adalah di bendung Koto Pulai yang terletak di bawah bendungan Koto Tuo.
Setelah bendung Koto Pulai selesai baru pihaknya mengerjakan pembangunan bendung Koto Tuo. Dalam perencanaannya bendung Koto Tuo ini akan dibangun di lokasi baru berjarak sekitar 50 meter dari lokasi saat ini.
"Kita tidak dapat membangun di lokasi saat ini karena bendung yang lama telah keropos dan tidak memungkinkan dilakukan pembangunan. Apabila tetap dipaksakan dalam beberapa bulan ke depan bendung itu dapat jebol lagi," kata dia.
Pejabat Wali Kota Padang Alwis mengatakan pihaknya menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam unjuk rasa, pihaknya telah memanggil OPD terkait dan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk berdiskusi dengan masyarakat.
"Kita berharap ada solusi yang segera dapat dikerjakan agar kondisi pelik yang dihadapi masyarakat segera teratasi," kata dia. (*)
