Unand petakan potensi Sumbar lewat pusat pengembangan nagari

id Tafdil Husni

Unand petakan potensi Sumbar lewat pusat pengembangan nagari

Rektor Unand Prof Tafdil Husni. (Antara Sumbar/MR Denya Utama)

Ini menjadi sumbangsih peranan kampus dalam membangun masyarakat nagari
Padang, (Antaranews Sumbar) - Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumbar melakukan pemetaan potensi daerah di provinsi itu melalui kinerja Pusat Pengembangan Nagari atau desa adat dengan menempatkan akademisi yang berkompeten.

"Ini menjadi sumbangsih peranan kampus dalam membangun masyarakat nagari," kata Rektor Unand Prof Tafdil Husni di Padang, Kamis.

Dia menambahkan upaya untuk menggali potensi ini dengan menempatkan akademisi di setiap satu nagari seluruh Sumbar dengan di SK kan serta dinamakan Staf Ahli Nagari (SAN).

SAN ini bertugas dalam melakukan identifikasi dari segala persoalan dalam satu nagari kemudian membuat perencanaan dan pemetaan potensi yang bisa digali.

Para staf ini dinilai memiliki pengalaman dalam pengabdian masyarakat dan berlisensi.

Pada proses pembangunan atau pelaksanaan program oleh pemerintahan nagari, SAN akan membimbing, memantau dan melakukan evaluasi atas kinerjanya serta memberikan masukan atas kelemahan yang ada.

Saat ini katanya dari 1.000 lebih dosen yang ada di Unand dengan kualifikasi doktor dan profesor, sebagian besar telah menjadi SAN di nagari yang berbeda.

"Karakteristik dari pusat pengembangan ini yakni `bakaba`, " kata Tafdil.

Dalam bahasa Minangkabau "bakaba" artinya saling memberikan informasi satu sama lain, namun dalam hal ini juga mengandung arti "bersama membangun kampung, ".

Artinya ada empat peranan perguruan tinggi melalui Pusat Pengembangan Nagari yang didirikan pada 6 September 2016 tersebut.

Keempat peranan itu yakni penelitian, pengabdian perguruan tinggi, penasehat netral dan memberi wawasan isu strategis serta kegiatan jasa dan layanan akademik.

Sementara itu Koordinator Kopertis X Prof Herri mengatakan kampus potensial membantu pengembangan daerah.

Menurutnya selain menempatkan staf ahli, kampus juga bisa mencetak staf ahli pemerintahan dari lulusan kampus.

Artinya kampus dan pemerintah bisa menjalin kerja sama terkait keberlanjutan lulusan di daerah dan koordinasi lainnya. (*)