Politik uang racun demokrasi

id Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Selain praktik politik uang juga kampanye yang berbau SARA, fitnah, menyebar kebencian dan berita bohong melalui sarana apa pun harus dilawan.
Kendari, (Antaranews Sumbar) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan kepala daerah dan elemen masyarakat untuk melawan praktik politik uang karena menjadi racun demokrasi.

"Pemilihan kepala daerah adalah kontestasi ide, gagasan dan program pembangunan para figur yang berorientasi pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," kata Mendagri Jahjo Kumolo di Kendari, Senin.

Selain praktik politik uang juga kampanye yang berbau SARA, fitnah, menyebar kebencian dan berita bohong melalui sarana apa pun harus dilawan.

Pilkada serentak 27 Juni 2018, menurut Mendagri adalah momentum strategis yang banyak orang menyebutnya pilkada rasa Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang harus dijaga marwahnya.

"Ingat, pilkada adalah sarana mewujudkan pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab bagi seluruh rakyat dan keutuhan berbangsa dan bernegara," tuturnya.

Baca juga: Pangkas alur birokrasi, Mendagri cabut 51 Permendagri

Mendagri mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari pelaksanaan pesta demokrasi atau pilkada.

Jika ada oknum atau lembaga yang terindikasi menyebar kebencian, fitnah, SARA dan kebohongan agar dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab.

"Urusan penyelenggaraan pilkada bukan hanya urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi ikut di dalamnya Kepolisian, TNI, Satpol Pamong Praja dan seluruh elemen bangsa," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berada di Kendari untuk melantik Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara karena masa tugas Nur Alam dan Saleh Lasata berakhir 18 Feberuari 2018. (*)

Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar