Lima kebutuhan percepatan KEK Mandeh, kata Nasrul Abit

id Kawasan mandeh

Lima kebutuhan percepatan KEK Mandeh, kata Nasrul Abit

Wakil Gubernur sumbar Nasrul Abit bersama tim percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kemneterian Maritim meninjau kawasan Mandeh (Ist)

Kawasan Mandeh bagi Sumatera Barat merupakan salah satu potensi pengembangan wisata bahari yang terbaik nasional, seperti raja empatnya di Papua
Padang (Antaranews Sumbar) - Setidaknya ada lima hal penting yang harus disegerakan untuk percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandeh di Pesisir Selatan, kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit.

Kelima itu, meliputi pertama tentang fasilitasi investor (swasta, BUMN, dll) untuk mengelola KEK Mandeh.

Kedua, penataan kawasan Mandeh, ketiga perlindungan dan pelestarian terumbu karang, keempat percepatan infrastruktur jalan ke kawasan Mandeh lebih kurang (41,18 km).

Kelima fasilitasi kawasan Mandeh masuk pada rencana induk pembangunan nasional (Ripnas) Kepariwisataan Nasional (Destinasi Nasional serta pengediaan infrastruktur kelestarian, air besih dan jalan).

Wakil Gubernur Nasrul Abit, Dirjen Menko Mariti, Dirjen Pertanahan BPN, bersama tim percepatan pembangunan Sumatera Barat melakukan peninjauan di Kawasan Wisata Terpadu Mandeh, akhir pekan.

Wagub menyampaikan, kunjungan kelapangan kali ini untuk melihat sejauhmana kesiapan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, baik dalam konsep, masterplan pembangunan dan status lahan serta apakah sudah ada investor yang berninat atau nantinya di bantu APBN.

Kawasan Mandeh bagi Sumatera Barat merupakan salah satu potensi pengembangan wisata bahari yang terbaik nasional, seperti raja empatnya di Papua, ujarnya.

Ia menjelaskan dari data yang ada Kawasan Mandeh, sudah mendapat dukungan masyarakat dan masterpan kawasan sudah ada.

Kawasan Mandeh juga sudah diakomudir Rencana Induk Pembangunan Daerah (Ripda) Sumbar dan Ripda Pesisir Selatan.

Dengan luas Kawasan Mandeh 50.000 ha, meliputi 34.270 ha di) Pesisir Selatan dan 15.730 ha di Kota Padang.

Study kelayakan sudah ada (khusus Bukit Ameh 400 ha), amdal proses penyelesaian, target pada Maret 2018 ini selesai. Peraturan zonasi sedang dalam proses penyelesaian.

Kawasan Mandeh jadi daya tarik (ist)


Kawasan Mandeh belum termasuk Ripnas kepariwisataan dari 10 destinasi wisata prioritas nasional.

"Kita mencoba mensingkronkannya dengan program pemerintah pusat dalam hal ini, Menko Maritim untuk dapat menjadi perhatian pembangunan nasional. Kita berkeyakinan pengembangan kawasan Mandeh dalam bentuk KEK, sesuai hasil rapat bersama Menko Maritim di Jakarta," kata Nasrul Abit.

Hadir dalam kunjungan ke kawasan mandeh ini, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Dirjen Pertanahan BPN Arie Yuriwin, SH, MSi, Kakanwil BPN Sumbar, Ka Bappeda, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PSDA, Ka Balitbang, Kadis PUPR, Kadis PU Prasjal, Kadis Kelautan dab perikanan dilingkungan pemprov Sumbar.***