"Kami telah lakukan pertemuan dengan pihak pabrik, mereka diwajibkan bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu paling lama empat bulan," ujar Sekretaris DPC PKB Bangka yang juga tokoh masyarakat Kenanga, Subhan di Sungailiat, Sabtu.
Menurutnya jadwal penyelesaian mulai Oktober 2017 lalu hingga akhir Februari 2018, mestinya sudah tidak jadi persoalan di masyarakat.
"Tapi sampai hari ini masih ada bau busuk limbah pengolahan yang ditimbulkan pabrik," katanya.
Subhan mengatakan keputusan sebelumnya hasil kesepakatan bersama lurah, perwakilan pabrik dan tokoh masyarakat. Pihak pabrik diberikan waktu hingga 25 Februari 2018.
Sementara Ketua DPRD Bangka, Parulian mengungkapkan tidak bisa berbuat banyak lagi. Karena untuk menyelesaikan masalah ini sudah beberapa kali duduk bersama dengan pemerintah daerah.
"Usul dan saran sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah. Tapi sampai sekarang warga masih protes," katanya.
Ia menambahkan kebijakan ada di tangan pemerintah daerah, mulai dari izin pendirian, aktifitas pabrik hingga pencabutan izin serta penutupannya.
"Kebijakan ada di pemerintah daerah, kalau pun harus ditutup itu kebijakan pemerintah. Kami sudah berusaha meneruskan keluhan warga selama ini, kita tunggu saja hingga akhir bulan bagaimana proses selanjutnya," jelasnya.(*)
