Sampit, (Antaranews Sumbar) - Sarana telekomunikasi di pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, masih sangat terbatas, bahkan warga harus antre di bukit hanya agar bisa menggunakan telepon seluler.
Kalau mau menelepon, harus naik ke bukit dulu. Di atas bukit itu pun ada titik-titik tertentu saja yang bisa dapat sedikit singnal untuk bisa menelepon, kata Andrea Irawan, warga Desa Tumbang Hejan Kecamatan Antang Kalang, Jumat.
"Makanya kadang tidak bisa lama-lama menelepon karena banyak warga yang sudah antre di belakang karena di titik situ saja yang ada signalnya," ucapnya.
Pria yang merupakan guru honorer di SMPN-3 Antang Kalang itu menceritakan, aktivitas masyarakat di desa itu masih sangat terbatas. Warga harus berjuang agar bisa menikmati kemudahan berkomunikasi jarak jauh.
Masyarakat sangat berharap pemerintah membantu solusi agar warga mendapat kemudahan menikmati sarana telekomunikasi. Selain untuk kegiatan masyarakat, sarana telekomunikasi juga dibutuhkan oleh pemerintah kecamatan dan desa dalam kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Selain sulit mendapatkan signal telepon selular, desa itu juga belum tersentuh jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Saat ini warga mengandalkan generator set maupun pembangkit tenaga surya.
Untuk mencapai Desa Tumbang Hejan, harus menempuh perjalanan darat sekitar lima jam dari Sampit menuju Ibu Kota Kecamatan Antang Kalang. Selanjutnya perjalanan melalui jalan darat selama lima jam, atau bisa menggunakan transportasi sungai selama empat jam untuk sampai ke Desa Tumbang Hejan.
Keterbatasan yang terjadi di Desa Tumbang Hejan juga dialami masyarakat di banyak desa lainnya di Kotawaringin Timur. Masih banyak desa yang belum tersentuh jaringan listrik PLN dan signal telepon seluler.
Data Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, saat ini masih ada 13 desa yang belum terjangkau signal telepon selular sehingga masyarakat dan aparat desa kesulitan jika hendak berkomunikasi jarak jauh menggunakan telepon seluler.
"Saya minta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menganggarkan dari dana APBD serta memperjuangkan untuk mendapatkan alokasi dana APBN untuk mengatasi masalah minimnya sarana komunikasi ini," kata Wakil Bupati HM Taufiq Mukri.
Selain itu, Taufiq menyebutkan, pada tahun 2017 lalu jumlah desa di Kotawaringin Timur yang sudah teraliri listrik PLN sebanyak 104 desa dan 39 desa telah diusulkan ke PLN. Selain itu, sebanyak 17 desa telah disurvei dan tahap pengolahan data dan delapan desa yang belum disurvei, sehingga delapan desa yang masih tersisa.
Taufiq meminta Sekretaris Daerah Halikinnor memerintahkan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah dan Bappeda melanjutkan pendataan pada tahun ini. Selanjutnya, data tersebut diusulkan kepada PT PLN untuk diakomodir.
Menurut Taufiq, perekonomian di perdesaan tidak akan bisa berkembang dengan pesat apabila tidak didukung adanya aliran listrik dan jaringan telekomunikasi.
Selain untuk penerangan, pasokan listrik juga sangat dibutuhkan untuk aktivitas lainnya, termasuk pelayanan oleh aparatur pemerintah desa kepada masyarakat agar lebih cepat dan optimal.
Listrik juga dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil atau industri rumahan untuk kelancaran dan pengembangan usaha mereka.
Untuk nelpon, warga pedalaman Kotim harus antre di bukit
Ilustrasi - Buruh tani menggunakan telepon seluler seusai bekerja di ladang mereka di Nagari Tua Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar. (ANTARA SUMBAR/Iggoy el Fitra/11)
