Simpang Empat, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan sosialisasi Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 untuk menerima masukan dan saran dari berbagai pihak agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
"Kegiatan ini penting sekali dilakukan sebelum lebih jauh dalam Musyawarah Rencana Pembangunan daerah? Kita dudukkan secara bersama dalam RKPD. Saran dari semua pihak mulai dari tokoh adat, tokoh agama, bundo kanduang, camat serta pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan," kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran melalui Asisten Pemerintahan, Afrizal Azhar di Simpang Empat, Rabu (14/2).
Ia mengatakan adapun tujuan RKPD dilaksanakan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.
Selain itu untuk mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis. Oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi atau perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat.
Ia menyebutkan dasar hukum pelaksanaan RKPD tersebut berpedoman kepada Pasal 80 Permendagri 86 tahun 2016 tentang Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Organisasi Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
Menurutnya permasalahan pembangunan tahun 2019 bidang infrastruktur masih terdapat 15 jorong tertinggal dan satu jorong terisolir ?kondisi infrastruktur, cakupan air minum layak, cakupan sanitasi, jaringan telekomunikasi, listrik yang masih belum memadai.
Selain itu belum terpenuhinya sarana dan prasarana olah raga untuk penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi, belum tersedianya tribun GOR, kolam renang, GOR Indoor, dan venue lainnya.
Belum optimalnya penataan infrastruktur ibukota kabupaten, ?penyelesaian jalan lingkar dalam, jalan lingkar luar, lelebaran jalan ke Padang Tujuh, pasar rakyat, penuntasan pembangunan Masjid Agung dan pembangunan Islamic Centre.
Kemudian permasalahan bidang ekonomi, keamanan dan kerawanan pangan, menurunnya produksi beberapa komoditi tanaman pangan
Serta rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja, optimalisasi rencana pembangunan dan operasional Balai Latihan Kerja (BLK)
Selain itu, katanya, lemahnya kemandirian koperasi, UMKM, dan IKM, rendahnya persentase koperasi yang melaksanakan RAD tepat waktu, rendahnya daya saing produk UMKM, rendahnya pertumbuhan UMKM dan IKM dan rendahnya UMKM yang dapat mengakses pembiayaan, belum memadainya sarana dan prasarana pada destinasi wisata dan rendahnya pertumbuhan industri kreatif daerah.?
"Permasalahan bidang budaya masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai 7,26 persen, belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, tingginya angka kematian ibu melahirkan, tingginya angka kematian bayi, tingginya angka stunting," sebutnya.
Ia menambahkan saran dari berbagai pihak sangat penting dalam rangka melaksanakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Saran bisa disampaikan baik melalui tertulis maupun secara lisan. (*)
Pemkab Pasaman Barat sosialisasikan RKPD untuk terima masukan
Bupati Pasaman Barat, Syahiran.
